Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra menghadiri rapat Analisa dan Evaluasi Operasi Mantap Brata 2018 pada pengamanan pemilu 2019 di wilayah hukum Polda Jambi di Hotel Odua Weston Jambi, Rabu.
Dalam sambutannya, Rocky Candra mengatakan pemilu memberikan ruang keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpinan dan wakil-wakilnya. Proses demokratis ini yang akan menentukan nasib rakyat melalui kebijakan hukum yang sah.
"Oleh karenanya, para penyelenggara Negara merupakan pengemban mandat rakyat untuk memastikan terselenggaranya Pemilu untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak rakyat," kata rocky.
Dijelaskannya, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu umum, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Dimana pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasí, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis," katanya.
Pemilu 2019 kata Rocky merupakan pemilu serentak pertama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dimana pemilih telah melakukan pencoblosan surat bersamaan baik untuk Presiden/Wakil Presiden, maupun DPR RI/DPD RI, dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota.
"Pengalaman kita menunjukkan bahwa praktik pemilu serentak tersebut berlangsung tidak mudah, penuh tantangan, dan berpotensi mengalamí banyak persoalan," ujarnya.
Di antara tantangan yang dihadapi adalah adanya praktik pemilu yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya -baik dari segi teknis pelaksanaan, situasi politik, kondisi sosial masyarakat, dan pola-pola kampanye yang akan menghasilkan potensi kerawanan pada variasi dan tingkatan yang berbeda pula.
"Meskipun menurut Hasil Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, Provinsi Jambi termasuk ke dalam kategori daerah yang tingkat kerawanannya pada angka 49,3 atau di atas rata-rata nasional, akan tetapi berkat kerja bersama antara Polri dan TNI bersama penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu serentak di Provinsi Jambi berjalan dengan damai, aman, tertib dan demokratis," katanya.
Hal ini dapat terlihat dari minimnya konflik yang terjadi hampir diseluruh daerah dalam Provinsi Jambi, serta tergambar dari partisipasi masyarakat Provinsi Jambi pada pemilu 2019 mencapai angka 85 persen meningkat signifikan dari pemilu 2014 yang rata-rata hanya berkisar 70 persen.
Meskipun demikian, kata Rocky ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama, baik penyelenggara pemilu, TNI, Polri dan Stake holder terkait agar pemilu menjadi lebih berkualitas di masa mendatang.
Yang pertama katanya perlu menguatkan kembali pemahaman kita akan hasil pemilu yang memungkinan terciptanya pemerintahan yang kongruen, maksudnya terpilihnya kepemimpinan pusat dan daerah yang mendapat dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif.
Kedua, pemilu ke depan harus mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan, sebab pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat dan pilihan-pilihan kebijakan menawarkan untuk menunjukkan dalam menuju kebaikan kemampuannya dan sekaligus meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor-aktor dan partai-partai politik dalam berkoalisi.
Ketiga, Pemilu mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis. Kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern, bahkan demokrasi modern adalah demokrasi partai, demokratisasi internal partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Artinya, pasangan calon yang diajukan harus berasal dari hasil sebuah proses yang terbuka dan partisipatif
Keempat, pemilu tidak lagi menjadi inkubator konflik, akan tetapi sebaliknya, yakni meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai. Konflik tak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelembagaan partai politik. Bahkan pemilu nasional serentak lebih efisien, hemat waktu dan hemat biaya.
"Efisiensi dalam konteks pemilu serentak ini bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu dan biaya pemilu. Selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik, dampak positi lebih lanjut, berpotensi kurangi money politic dan korupsi.
"Berdasarkan pada uraian dan data tersebut, evaluasi penyelenggaraan pemilu sangat penting dilakukan, karena Pemilu adalah salah satu proses dalam pencapaian cita-cita besar bangsa Indonesia. Untuk itu pemilu serentak tahun 2019 telah berjalan dengan lancar, saya secara pribadi dan atas nama DPRD Provinsi Jambi sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas seluruh kerja keras, kerja iklas dan peran aktif dan oleh Polri, TNI bersama masyarakat dalam menjaga keamanan Pemilu serentak tahun 2019 ini. Tentu semua usaha dan kerja keras ini perlu kita sama-sama tingkatkan untuk mewujudkan pemilu dan pemilukada yang semakin berkualitas baik formil maupun substantif di masa yang akan datang," kata Rocky.
Selain itu Rocky juga memberikan masukan pada pelaksanaan pemilu 2020 mendatang. Yakni meminimalisir politik identitas.
Dalam rapat Analisa dan Evaluasi Operasi Mantap Brata 2018 pada pengamanan pemilu 2019 di wilayah hukum Polda Jambi itu dihadiri langsung Kapolda Jambi, Asisten I Pemprov Jambi dan Kasrem 042/Gapu.***
Waka Sementara DPRD menghadiri rapat Analisa dan Evaluasi Operasi Mantap Brata 2018 pada pengamanan pemilu 2019 di wilayah hukum Polda Jambi di Hotel Odua Weston Jambi, Selasa (18/9). (Foto/Humas DPRD)
