Dari sebelas kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari merupakan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan regulasi pendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terbanyak.
“Berkat capaian tersebut kita mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah daerah yang paling mendukung program JKN-KIS sewilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jambi,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari Bakhtiar di Jambi, Selasa.
Selain itu, Pemkab Batanghari juga merupakan Pemda dengan integritas PPNPN terbanyak dan PD Pemda terbanyak.
Capaian tersebut diraih Pemerintah Kabupaten Batanghari berkat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendaftarkan masyarakat miskin, pegawai syara' (imam masjid), guru pami (pengajian antara Magrib dan Isya) dan tenaga honorer sebagai peserta JKN-KIS.
“Kalau untuk perangkat desa dan keluarganya sudah berjalan sejak lima tahun lalu menggunakan anggaran dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa,” kata Bakhtiar.
Saat ini 80 persen lebih masyarakat di Kabupaten Batanghari sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, baik yang dibiayai melalui pemerintah daerah maupun secara mandiri. Presentasi tersebut dari jumlah penduduk sebanyak 305 ribu jiwa.
Adapun dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk program JKN-KIS pada tahun 2019 sebesar Rp13 miliar. Dan di tahun 2020, pemerintah daerah itu kembali mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp25 miliar dari APBD Rp1.478 triliun tahun 2020 untuk program JKN-KIS tersebut.
“Targetnya di tahun 2020 semua masyarakat di Batanghari telah terdaftar dalam program JKN-KIS, kita tengah menuju universal health coverage,” kata Bakhtiar.
Tingginya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Batanghari terhadap program JKN-KIS tersebut karena dengan terdaftarnya masyarakat dalam program tersebut, maka kualitas pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat semakin baik.*
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019