Bpjs launching UHC kepesertaan JKN KIS di Batanghari

Muara Bulian, Batanghari (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaunching Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan JKN KIS  di Kabupaten Batanghari.

Hal tersebut dilakukan atas capaian Pemerintah Kabupaten Batanghari yang berhasil mencapai 96,66 persen kepesertaan di Kabupaten tersebut.

Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan Eddy Sulistijanto Jumat mengatakan saat ini Kabupaten Batanghari menjadi daerah ketiga di Provinsi Jambi yang telah memiliki sistem UHC. Dimana Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh sudah terlebih dahulu berhasil mencapai UHC.

Dan juga pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari harus diberikan secara maksimal. Selain itu untuk pihak rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS juga harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai kepada masyarakat.

"Kita perbaiki dari waktu ke waktu. Kami tegas ke rumah sakit yang tidak memberi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan janji, maka akan kami putus," ujarnya. Jumat (7/7/2023).

Eddy juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari atas capaian yang telah diraih, ia berharap pelayanan kesehatan di daerah tersebut akan terus meningkat sehingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berterima kasih atas kerja keras pak Bupati, semoga kita sinergi lebih baik lagi. Dan sama-sama kita tingkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Batanghari," ujarnya.

Sementara itu Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengatakan bahwa capaian angka 96,66 persen kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Batanghari  merupakan kerjasama dan dukungan semua pihak dimana pada Tahun 2021 Kabupaten Batanghari masih berada pada angka 82,27 persen.

Hal tersebut juga salah satu yang ia dorong melalui program-program kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari.

Untuk itu, Bupati terus menargetkan peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Batanghari khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga seluruh masyarakat dapat tercover dan memiliki jaminan pelayanan kesehatan.

"Saya juga minta kepala desa untuk mendata masyarakat-masyarakat kita yang belum memiliki BPJS Kesehatan, sehingga kalau sakit langsung berobat jangan tunggu parah dulu," ujarnya.