Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menggelar audensi dengan anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi yakni H. Bakri dan Hasan Basri Agus (HBA) yang juga mantan Gubernur Jambi periode 2010-2015 di ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi, Senin.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan membangun Provinsi Jambi tidak bisa hanya dilakukan eksuktif ataupun legislatif saja, tapi semua harus bersinergi salah satunya dengan DPR RI.
"Membangun tidak bisa sendiri, harus bersinergi. Apalagi terkait pembangunan infrastruktur," kata Edi.
Ia mencontohkan pembangunan jalan kabupaten dan provinsi yang butuh penanganan khusus. Sementara APBD kabupaten dan provinsi tidak mampu merealisasikan itu. "Jadi jalan provinsi misalnya, jika tidak bisa ditangani bisa kita dorong menjadi jalan nasional melalui perwakilan kita di Komisi V DPR RI," ujarnya.
Edi menambahkan, pertemuan-pertemuan dalam rangka membicarakan pembangunan perlu dilakukan sebagai upaya menuju pembangunan daerah yang lebih baik.
Anggota Komisi V DPR RI, Hasan Basri Agus dalam paparannya menjelaskan bahwa potensi program-program pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024 sangat besar dan Provinsi Jambi bisa memanfaatkan itu semua.
Hingga saat ini, katanya di Jambi ada dua paket program pembangunan infrasturktur 2020-2024. Yakni jalan tol Trans Sumatera (Jambi-Rengat) dan bendungan di Kabupaten Merangin.
Dalam pertemuan Anggota Komisi V dan DPRD Provinsi Jambi itu, juga mengemuka percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di pesisir timur Jambi tepatnya di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjungjabung Timur yang pembangunan sempat tertunda. HBA dalam pertemuan itu juga meminta komitmen gubernur, DPRD Provinsi Jambi, Bupati Tanjungjabung Timur dan Muarojambi untuk mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung tersebut.
"Saya sudah menyiapkan konsep, nanti gubernur, DPRD Provinsi Jambi dan bupati menandatangani komitmen agar Ujung Jabung dipercepat pembangunannya. Kawasan Ujung Jabung juga akan dijaikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga pendanaan melalui APBD akan lebih mudah. Dan Kami di DPR RI akan mendesak pemerintah pusat," kata HBA.
Menurutnya, jika semua pemangku kepentingan tidak bergerak, maka Provinsi Jambi akan ketinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur.
Anggota Komisi V DPR RI lainnya, H. Bakri dalam kesempatan tersebut mengatakan tidak ada yang tidak mungkin dalam hal pengajuan pembangunan infrastruktur melalui dana APBN, asalkan dukungan dari bawah baik mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Artinya semua bersinergi.
Dalam pertemuan itu juga hadir Satker Balai Jalan Nasional dan perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan membangun Provinsi Jambi tidak bisa hanya dilakukan eksuktif ataupun legislatif saja, tapi semua harus bersinergi salah satunya dengan DPR RI.
"Membangun tidak bisa sendiri, harus bersinergi. Apalagi terkait pembangunan infrastruktur," kata Edi.
Ia mencontohkan pembangunan jalan kabupaten dan provinsi yang butuh penanganan khusus. Sementara APBD kabupaten dan provinsi tidak mampu merealisasikan itu. "Jadi jalan provinsi misalnya, jika tidak bisa ditangani bisa kita dorong menjadi jalan nasional melalui perwakilan kita di Komisi V DPR RI," ujarnya.
Edi menambahkan, pertemuan-pertemuan dalam rangka membicarakan pembangunan perlu dilakukan sebagai upaya menuju pembangunan daerah yang lebih baik.
Anggota Komisi V DPR RI, Hasan Basri Agus dalam paparannya menjelaskan bahwa potensi program-program pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024 sangat besar dan Provinsi Jambi bisa memanfaatkan itu semua.
Hingga saat ini, katanya di Jambi ada dua paket program pembangunan infrasturktur 2020-2024. Yakni jalan tol Trans Sumatera (Jambi-Rengat) dan bendungan di Kabupaten Merangin.
Dalam pertemuan Anggota Komisi V dan DPRD Provinsi Jambi itu, juga mengemuka percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di pesisir timur Jambi tepatnya di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjungjabung Timur yang pembangunan sempat tertunda. HBA dalam pertemuan itu juga meminta komitmen gubernur, DPRD Provinsi Jambi, Bupati Tanjungjabung Timur dan Muarojambi untuk mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung tersebut.
"Saya sudah menyiapkan konsep, nanti gubernur, DPRD Provinsi Jambi dan bupati menandatangani komitmen agar Ujung Jabung dipercepat pembangunannya. Kawasan Ujung Jabung juga akan dijaikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga pendanaan melalui APBD akan lebih mudah. Dan Kami di DPR RI akan mendesak pemerintah pusat," kata HBA.
Menurutnya, jika semua pemangku kepentingan tidak bergerak, maka Provinsi Jambi akan ketinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur.
Anggota Komisi V DPR RI lainnya, H. Bakri dalam kesempatan tersebut mengatakan tidak ada yang tidak mungkin dalam hal pengajuan pembangunan infrastruktur melalui dana APBN, asalkan dukungan dari bawah baik mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Artinya semua bersinergi.
Dalam pertemuan itu juga hadir Satker Balai Jalan Nasional dan perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019