Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyatakan keprihatinannya atas aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kembali menelan korban di Kabupaten Merangin.
Dimana diperkirakan enam korban tertimbun longsor di Desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai, Merangin. Ini merupakan peristiwa kesekian kalinya namun aktivitas PETI masih terus berlangsung.
"Tentu harus jadi bahan evaluasi semua pihak, baik pemerintah, kepolisian, termasuk DPRD sendiri, kenapa tambang emas ilegal masih beroperasi dan terus memakan korban," kata Edi, Rabu.
Ditanya apakah ada oknum penegak hukum ataupun pejabat pemerintahan ikut bermain dalam usaha ilegal itu sehingga terkesan sulit untuk dihentikan, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini mengedepankan azas praduga tak bersalah.
"Saya tidak mau menduga-duga, apalagi menuduh, kita percaya bahwa kepolisian mampu menindak pelaku PETI, khususnya pemodalnya. Sebagaimana polisi sudah berhasil menutup sumur illegal driling, termasuk jika ada oknum aparat atau pejabat yang mem-backup saya yakin akan mendapatkan sanksi yang tegas. Begitu juga PETI," kata Edi.
Namun demikian, Edi meminta pemerintah provinsi maupun daerah untuk bersama-sama mencari solusi terhadap aktivitas PETI yang tak kunjung berhenti. Termasuk memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
"Kalau memang konsep Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) belum bisa diterapkan karena satu lain hal, menurut saya selain penegakan hukum, langkah-langkah pencegahan juga harus dilakukan, termasuk memberikan solusi usaha-usaha alternatif jika memang PETI dijadikan sebagai sumber perekonomian masyarakat sekitar," katanya menjelaskan.
Edi juga menegaskan persoalan PETI akan masuk dalam daftar permasalahan yang ada di Provinsi Jambi yang akan mendapatkan perhatian serius dari DPRD Provinsi Jambi.
"InsyaAllah, PETI ini akan menjadi salah satu PR dan bahasan utama kita di DPRD. Kalau PETI berhenti, masyarakat juga didukung untuk punya usaha baru. Jika lingkungan sehat masyarakat Jambi juga yang bahagia," katanya menambahkan.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
Dimana diperkirakan enam korban tertimbun longsor di Desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai, Merangin. Ini merupakan peristiwa kesekian kalinya namun aktivitas PETI masih terus berlangsung.
"Tentu harus jadi bahan evaluasi semua pihak, baik pemerintah, kepolisian, termasuk DPRD sendiri, kenapa tambang emas ilegal masih beroperasi dan terus memakan korban," kata Edi, Rabu.
Ditanya apakah ada oknum penegak hukum ataupun pejabat pemerintahan ikut bermain dalam usaha ilegal itu sehingga terkesan sulit untuk dihentikan, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini mengedepankan azas praduga tak bersalah.
"Saya tidak mau menduga-duga, apalagi menuduh, kita percaya bahwa kepolisian mampu menindak pelaku PETI, khususnya pemodalnya. Sebagaimana polisi sudah berhasil menutup sumur illegal driling, termasuk jika ada oknum aparat atau pejabat yang mem-backup saya yakin akan mendapatkan sanksi yang tegas. Begitu juga PETI," kata Edi.
Namun demikian, Edi meminta pemerintah provinsi maupun daerah untuk bersama-sama mencari solusi terhadap aktivitas PETI yang tak kunjung berhenti. Termasuk memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
"Kalau memang konsep Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) belum bisa diterapkan karena satu lain hal, menurut saya selain penegakan hukum, langkah-langkah pencegahan juga harus dilakukan, termasuk memberikan solusi usaha-usaha alternatif jika memang PETI dijadikan sebagai sumber perekonomian masyarakat sekitar," katanya menjelaskan.
Edi juga menegaskan persoalan PETI akan masuk dalam daftar permasalahan yang ada di Provinsi Jambi yang akan mendapatkan perhatian serius dari DPRD Provinsi Jambi.
"InsyaAllah, PETI ini akan menjadi salah satu PR dan bahasan utama kita di DPRD. Kalau PETI berhenti, masyarakat juga didukung untuk punya usaha baru. Jika lingkungan sehat masyarakat Jambi juga yang bahagia," katanya menambahkan.***
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019