Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI M Zulkifli mengatakan bahwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi hampir setiap tahun terjadi, untuk mengatasi karhutla tersebut Danrem meminta untuk membentuk tim kecil karhutla.
Hal tersebut dikatakannya saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) mencari solusi permanen karhutla di Balai Prajurit Korem 042/Gapu, Selasa.
Tim kecil penanganan kebakaran hutan ini nanti akan terus koordinasi bersama kementerian terkait dalam penanganan karhutla.
"Kita perlu terobosan baru, kalau kita berfikir datar saja, saya percaya tiga atau empat tahun ke depan Jambi akan diselimuti asap lagi," katanya.
Dari jumlah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi banyak terjadi di kawasan Tahura. Danrem meminta dari lahan tersebut bisa di kelola dengan merubah HLG menjadi HP, sehingga bisa di kelola dan dijaga.
Kemudian atasi kebakaran hutan di Jambi, bisa dengan mencabut izin perusahaan yang tak mampu mengelola lahan di wilayahnya. "Cabut izin yang tak mampu mengelola, karena memang ini menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan," tegasnya.
Sementara Dirreskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Edy Faryadi menyatakan, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan 99 persen kebakaran hutan karena ulah manusia. Diakui Edy pihaknya telah melakukan penyelidikan dalam penanganan kasus tersebut. "Penyebab kebakaran ada dua, faktor cuaca dan faktor ulah manusia," kata dia.
Asap Digital yakni aplikasi sistem pengendalian asap kebakaran hutan kata Edy bisa memantau penyebab kebakaran dan langsung bisa mendeteksi dini pencegahan kebakaran," ini bisa kita gunakan secara permanen," jelasnya.
FDG itu dibuka oleh PJs Gubernur Jambi, Restuardy Daud dan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Wakajati Jambi, Rektor Unja serta dinas/instansi terkait.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dan physical distancing.
Selain dan Danrem dan Dirreskrimsus Polda Jambi, dalam FGD itu juga mendatangkan narasumber lainnya yakni Rektor Unja yang diwakili Bambang Irawan, Kepala BPBD Provinsi Jambi dan Direktur KKI Warsi, Rudy Syaf.
Diskusi ini dilakukan untuk mencari solusi yang tepat untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi secara permanen sehingga tidak berulang setiap tahunnya.
Dari hasil penyampaian dari beberapa Narasumber pada FGD tersebut, didapat kesimpulan bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan memprioritaskan kegiatan pencegahan sesuai dengan arahan Presiden melalui Inpres No 03 tahun 2020.
Kemudian, peserta FGD mendukung penggunaan aplikasi ASAP Digital untuk penanganan karhutla, juga membentuk tim kecil untuk berdiskusi dengan tim besar di Kementerian LHK untuk mencari solusi yang permanen.
Membentuk secara permanen Satgas Darat, Udara dan tersedianya anggaran, memprioritaskan anggaran baik itu anggaran APBD, APBN dan CSR maupun dana desa untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di desa rawan karhutla.
Selanjutnya mengambil langkah-langkah penegakan hukum secara proporsional baik itu terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan baik itu perusahaan maupun perorangan, mencabut izin perusahaan yang tidak mematuhi kewajibannya.
Menjaga dan meningkatkan pengawasan hutan terutama kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, memberikan insentif dukungan kepada petani tradisional yang membuka lahan tanpa bakar dan lahan kosong harus dikelola dan dikerjakan serta dijaga sepanjang waktu.
Terakhir, optimalisasi penanganan karhutla berdasarkan clustering perusahaan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penanganan karhutla.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020
Hal tersebut dikatakannya saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) mencari solusi permanen karhutla di Balai Prajurit Korem 042/Gapu, Selasa.
Tim kecil penanganan kebakaran hutan ini nanti akan terus koordinasi bersama kementerian terkait dalam penanganan karhutla.
"Kita perlu terobosan baru, kalau kita berfikir datar saja, saya percaya tiga atau empat tahun ke depan Jambi akan diselimuti asap lagi," katanya.
Dari jumlah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi banyak terjadi di kawasan Tahura. Danrem meminta dari lahan tersebut bisa di kelola dengan merubah HLG menjadi HP, sehingga bisa di kelola dan dijaga.
Kemudian atasi kebakaran hutan di Jambi, bisa dengan mencabut izin perusahaan yang tak mampu mengelola lahan di wilayahnya. "Cabut izin yang tak mampu mengelola, karena memang ini menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan," tegasnya.
Sementara Dirreskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Edy Faryadi menyatakan, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan 99 persen kebakaran hutan karena ulah manusia. Diakui Edy pihaknya telah melakukan penyelidikan dalam penanganan kasus tersebut. "Penyebab kebakaran ada dua, faktor cuaca dan faktor ulah manusia," kata dia.
Asap Digital yakni aplikasi sistem pengendalian asap kebakaran hutan kata Edy bisa memantau penyebab kebakaran dan langsung bisa mendeteksi dini pencegahan kebakaran," ini bisa kita gunakan secara permanen," jelasnya.
FDG itu dibuka oleh PJs Gubernur Jambi, Restuardy Daud dan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Wakajati Jambi, Rektor Unja serta dinas/instansi terkait.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dan physical distancing.
Selain dan Danrem dan Dirreskrimsus Polda Jambi, dalam FGD itu juga mendatangkan narasumber lainnya yakni Rektor Unja yang diwakili Bambang Irawan, Kepala BPBD Provinsi Jambi dan Direktur KKI Warsi, Rudy Syaf.
Diskusi ini dilakukan untuk mencari solusi yang tepat untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi secara permanen sehingga tidak berulang setiap tahunnya.
Dari hasil penyampaian dari beberapa Narasumber pada FGD tersebut, didapat kesimpulan bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan memprioritaskan kegiatan pencegahan sesuai dengan arahan Presiden melalui Inpres No 03 tahun 2020.
Kemudian, peserta FGD mendukung penggunaan aplikasi ASAP Digital untuk penanganan karhutla, juga membentuk tim kecil untuk berdiskusi dengan tim besar di Kementerian LHK untuk mencari solusi yang permanen.
Membentuk secara permanen Satgas Darat, Udara dan tersedianya anggaran, memprioritaskan anggaran baik itu anggaran APBD, APBN dan CSR maupun dana desa untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di desa rawan karhutla.
Selanjutnya mengambil langkah-langkah penegakan hukum secara proporsional baik itu terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan baik itu perusahaan maupun perorangan, mencabut izin perusahaan yang tidak mematuhi kewajibannya.
Menjaga dan meningkatkan pengawasan hutan terutama kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, memberikan insentif dukungan kepada petani tradisional yang membuka lahan tanpa bakar dan lahan kosong harus dikelola dan dikerjakan serta dijaga sepanjang waktu.
Terakhir, optimalisasi penanganan karhutla berdasarkan clustering perusahaan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penanganan karhutla.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020