Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) atau yang dikenal Orang Rimba yang ada di sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi memerlukan kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak.
Keterangan resmi Fakultas Pertanian Universitas Jambi (Unja) yang diterima di Jambi, Kamis, menyebutkan perlunya kolaborasi berbagai pihak mengemuka dalam webiner digelar Agribisnis Discussion Forum Tahun 2020 Series 2 Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
Perlu komitmen berbagai pihak memberdayakan SAD ke depannya dengan sinergi berbagai pihak yang dirancang dan terus didorong agar kemandirian komunitas yang sering disebut dengan Orang Rimba ini dapat terwujud.
Diskusi itu mengambil tema "Kolaborasi Multistakeholders dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) di Sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi.
Hadir sebagai pembicara pada diskusi itu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian LHK, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, akademisi serta Yayasan Prakarsa Madani, Yayasan Prakarsa Madani merupakan salah satu Non Governmental Organization (NGO) yang sejak lama berinteraksi dengan SAD dan menginisiasi terbentuknya komitmen dari berbagai pihak untuk sama-sama memberdayakan SAD.
Rektor Unja Prof Sutrisno M.Sc, Ph.D dalam sambutan mengatakan pihaknya menyambut baik ada gagasaran tersebut dan komitmen dan dukungan untuk kemandirian SAD juga selaras dengan misi Unja yang mendapat amanah pemerintah RI dalam rangka perluasan akses pendidikan.
Bagaimanapun SAD merupakan WNI yang memilik hak yang sama terhadap pendidikan itu sebabnya pada kesempatan diskusi yang merupakan tersebut, Unja juga mengumumkan telah disepakatinya kerja sama antara Unja dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Sari Aditya Loka (SAL).
Kerja sama itu dilakukan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan konsep merdeka belajar, menurut Prof. Sutrisno, Unja membangun kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk kerja sama antara dunia usaha dan dunia pendidikan dan tidak hanya membahas problem pendidikan SAD.
Diskusi yang melibatkan beragam instansi itu juga membedah praktik-praktik pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan, baik dari pemerintah pusat, kabupaten dan LSM.
Upaya membangun kemandirian SAD melalui koordinasi berbagai pihak sebenarnya telah dimulai Juni 2019 lalu berbagai lembaga sepakat bergabung dalam Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD).
Dengan terbentuknya FPKS-SAD, penyelesaian isu-isu serta agenda pemberdayaan orang rimba menjadi tanggungjawab seluruh pihak yang tergabung dalam forum ini.
FPKS-SAD sendiri merupakan forum yang terdiri dari beragam instansi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, LSM, universitas, maupun SAD. Seluruh anggota forum memiliki komitmen yang sama dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar SAD baik yang terkait dengan ruang penghidupan, pemukiman dan akses layanan.
Sementara itu Budi Setiawan, SP, M.Si dari Yayasan Prakarsa Madani, meski telah banyak program yang dilakukan lembaga-lembaga, potret SAD masih terkesan sebagai masyarakat marginal.
Upaya membangun kemandirian SAD belum optimal yang sangat menonjol, menurutnya, belum adanya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan intervensi program dan kegiatan terhadap SAD.
"Mudah-mudah forum ini merupakan satu solusi strategis menuju kemandirian SAD dan kesejahteraan SAD,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020
Keterangan resmi Fakultas Pertanian Universitas Jambi (Unja) yang diterima di Jambi, Kamis, menyebutkan perlunya kolaborasi berbagai pihak mengemuka dalam webiner digelar Agribisnis Discussion Forum Tahun 2020 Series 2 Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
Perlu komitmen berbagai pihak memberdayakan SAD ke depannya dengan sinergi berbagai pihak yang dirancang dan terus didorong agar kemandirian komunitas yang sering disebut dengan Orang Rimba ini dapat terwujud.
Diskusi itu mengambil tema "Kolaborasi Multistakeholders dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) di Sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi.
Hadir sebagai pembicara pada diskusi itu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian LHK, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, akademisi serta Yayasan Prakarsa Madani, Yayasan Prakarsa Madani merupakan salah satu Non Governmental Organization (NGO) yang sejak lama berinteraksi dengan SAD dan menginisiasi terbentuknya komitmen dari berbagai pihak untuk sama-sama memberdayakan SAD.
Rektor Unja Prof Sutrisno M.Sc, Ph.D dalam sambutan mengatakan pihaknya menyambut baik ada gagasaran tersebut dan komitmen dan dukungan untuk kemandirian SAD juga selaras dengan misi Unja yang mendapat amanah pemerintah RI dalam rangka perluasan akses pendidikan.
Bagaimanapun SAD merupakan WNI yang memilik hak yang sama terhadap pendidikan itu sebabnya pada kesempatan diskusi yang merupakan tersebut, Unja juga mengumumkan telah disepakatinya kerja sama antara Unja dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Sari Aditya Loka (SAL).
Kerja sama itu dilakukan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan konsep merdeka belajar, menurut Prof. Sutrisno, Unja membangun kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk kerja sama antara dunia usaha dan dunia pendidikan dan tidak hanya membahas problem pendidikan SAD.
Diskusi yang melibatkan beragam instansi itu juga membedah praktik-praktik pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan, baik dari pemerintah pusat, kabupaten dan LSM.
Upaya membangun kemandirian SAD melalui koordinasi berbagai pihak sebenarnya telah dimulai Juni 2019 lalu berbagai lembaga sepakat bergabung dalam Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD).
Dengan terbentuknya FPKS-SAD, penyelesaian isu-isu serta agenda pemberdayaan orang rimba menjadi tanggungjawab seluruh pihak yang tergabung dalam forum ini.
FPKS-SAD sendiri merupakan forum yang terdiri dari beragam instansi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, LSM, universitas, maupun SAD. Seluruh anggota forum memiliki komitmen yang sama dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar SAD baik yang terkait dengan ruang penghidupan, pemukiman dan akses layanan.
Sementara itu Budi Setiawan, SP, M.Si dari Yayasan Prakarsa Madani, meski telah banyak program yang dilakukan lembaga-lembaga, potret SAD masih terkesan sebagai masyarakat marginal.
Upaya membangun kemandirian SAD belum optimal yang sangat menonjol, menurutnya, belum adanya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan intervensi program dan kegiatan terhadap SAD.
"Mudah-mudah forum ini merupakan satu solusi strategis menuju kemandirian SAD dan kesejahteraan SAD,” katanya.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020