Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar peringatan Hari Nusantara 2020 bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkenalkan potensi bahari Indonesia.
Hal itu sesuai dengan tema Hari Nusantara 2020 yakni "Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital" yang diperingati untuk melahirkan kembali kekuatan dan kekompakan bangsa guna membangun perekonomian nasional di tengah pandemi dengan mengoptimalkan teknologi informasi.
"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, atau sepanjang 108.000 km (setelah Kanada), Indonesia memiliki potensi unggulan, dipandang dari sudut geopolitik, geostrategis dan geoekonomi. Indonesia juga dikaruniai kekayaan sumber daya alam kelautan yang berlimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya non-hayati dan jasa kelautan yang belum tergarap secara optimal," kata Luhut dalam peringatan Hari Nusantara, Minggu.
Luhut pun menjelaskan sejarah Hari Nusantara yang diawali sejak Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang akhirnya mengubah konsepsi tentang negara kepulauan terutama batas wilayahnya.
Sebelumnya, luas wilayah Indonesia masih berdasarkan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) yang menyatakan bahwa luas wilayah Indonesia hanya sebesar 2.027.087 km persegi dan batas territorial laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai.
"Keadaan ini mengakibatkan Indonesia akan mudah terpecah-belah, sementara UUD 1945 pada saat itu, tidak membahas mengenai batas-batas wilayah Indonesia," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Deklarasi Djuanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja kemudian dikenal sebagai konsepsi Wawasan Nusantara.
Kini, luas wilayah kedaulatan Indonesia adalah seluas 8.300.000 km persegi setelah batas teritorial laut Indonesia menjadi sejauh 12 mil dari garis pantai. Sejak saat itu, laut Indonesia termasuk laut di dalam dan di antara kepulauan Indonesia, dan wilayah Indonesia mencakup daratan maupun perairan. Deklarasi itu kemudian disahkan melalui UU No. 4/PRP/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
"Konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia di internasional untuk menjadi rezim negara kepulauan (Archipelagic Nation Concept)," lanjut Luhut.
Wawasan Nusantara pada akhirnya pun diakui sebagai The Archipelagic Nation Concept melalui Konvensi Hukum Laut PBB Ke-III Tahun 1982 dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Hari Nusantara pun disahkan menjadi hari perayaan nasional sejak diterbitkannya Keputusan RI Nomor 126 tahun 2001 yang diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan peringatan Hari Nusantara memiliki makna yang sangat penting.
"Laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Melalui deklarasi tersebut, Indonesia merajut dan mempersatukan wilayahnya yang luas, utuh, dan berdaulat. Hari Nusantara menjadi penegasan dan pengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia," kata Mahfud.
Di era industri 4.0, teknologi menjadi basis bagi kehidupan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk untuk menggerakkan perekonomian. Sebagai negara kepulauan, laut harus menjadi pemersatu bangsa.
"Laut harus menjadi samudera kesejahteraan. Laut harus menjadi samudera perdamaian. Laut adalah masa depan. Our ocean, our future. Our ocean, our legacy," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Mahfud, Indonesia perlu memaksimalkan budaya bahari untuk meningkatkan perekonomian bangsa, yang mencakup potensi wisata bahari, potensi perikanan, dan potensi perhubungan.
Karena pandemi Covid-19 belum usai, maka Hari Nusantara diperingati secara hybrid secara daring dan luring di E-Convention Hall Ancol, Jakarta Utara. Hal itu berbeda dengan peringatan Hari Nusantara yang biasanya dilakukan secara bergilir di daerah-daerah yang memiliki potensi maritim dan bahari
Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan meskipun diadakan secara daring, diharapkan makna dan esensi peringatan Hari Nusantara tetap sama, yakni untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai memaksimalkan potensi kemaritiman Indonesia dan menjadi Poros Maritim Dunia di tahun 2045.
"Kini Indonesia menghadapi era transformasi digital. Indonesia harus siap mengembangkan layar mengarahkan nakhoda menuju lautan eksplorasi digital tanpa batas dengan tidak berpikir sejenak untuk melangkah mundur," pesan Johnny.
Pemerintah melalui Kemenkominfo RI, lanjut dia, telah mengupayakan akselerasi transformasi digital melalui beberapa kebijakan untuk mendukung penguaran potensi bahari.
Pertama, percepatan pemerataan internet untuk seluruh akses wi-fi di 3.126 fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, melakukan percepatan akselerasi perluasan jaringan 4G ke 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau 4G coverage. Dan ketiga, menginisiasi berbagai program pendampingan pelatihan, seperti UMKM Go Online, Gerakan 1.000 Startup Digital, Digital Entrepreneurship Academy, serta petani dan nelayan go online.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020
Hal itu sesuai dengan tema Hari Nusantara 2020 yakni "Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital" yang diperingati untuk melahirkan kembali kekuatan dan kekompakan bangsa guna membangun perekonomian nasional di tengah pandemi dengan mengoptimalkan teknologi informasi.
"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, atau sepanjang 108.000 km (setelah Kanada), Indonesia memiliki potensi unggulan, dipandang dari sudut geopolitik, geostrategis dan geoekonomi. Indonesia juga dikaruniai kekayaan sumber daya alam kelautan yang berlimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya non-hayati dan jasa kelautan yang belum tergarap secara optimal," kata Luhut dalam peringatan Hari Nusantara, Minggu.
Luhut pun menjelaskan sejarah Hari Nusantara yang diawali sejak Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang akhirnya mengubah konsepsi tentang negara kepulauan terutama batas wilayahnya.
Sebelumnya, luas wilayah Indonesia masih berdasarkan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) yang menyatakan bahwa luas wilayah Indonesia hanya sebesar 2.027.087 km persegi dan batas territorial laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai.
"Keadaan ini mengakibatkan Indonesia akan mudah terpecah-belah, sementara UUD 1945 pada saat itu, tidak membahas mengenai batas-batas wilayah Indonesia," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Deklarasi Djuanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja kemudian dikenal sebagai konsepsi Wawasan Nusantara.
Kini, luas wilayah kedaulatan Indonesia adalah seluas 8.300.000 km persegi setelah batas teritorial laut Indonesia menjadi sejauh 12 mil dari garis pantai. Sejak saat itu, laut Indonesia termasuk laut di dalam dan di antara kepulauan Indonesia, dan wilayah Indonesia mencakup daratan maupun perairan. Deklarasi itu kemudian disahkan melalui UU No. 4/PRP/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
"Konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia di internasional untuk menjadi rezim negara kepulauan (Archipelagic Nation Concept)," lanjut Luhut.
Wawasan Nusantara pada akhirnya pun diakui sebagai The Archipelagic Nation Concept melalui Konvensi Hukum Laut PBB Ke-III Tahun 1982 dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Hari Nusantara pun disahkan menjadi hari perayaan nasional sejak diterbitkannya Keputusan RI Nomor 126 tahun 2001 yang diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan peringatan Hari Nusantara memiliki makna yang sangat penting.
"Laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Melalui deklarasi tersebut, Indonesia merajut dan mempersatukan wilayahnya yang luas, utuh, dan berdaulat. Hari Nusantara menjadi penegasan dan pengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia," kata Mahfud.
Di era industri 4.0, teknologi menjadi basis bagi kehidupan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk untuk menggerakkan perekonomian. Sebagai negara kepulauan, laut harus menjadi pemersatu bangsa.
"Laut harus menjadi samudera kesejahteraan. Laut harus menjadi samudera perdamaian. Laut adalah masa depan. Our ocean, our future. Our ocean, our legacy," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Mahfud, Indonesia perlu memaksimalkan budaya bahari untuk meningkatkan perekonomian bangsa, yang mencakup potensi wisata bahari, potensi perikanan, dan potensi perhubungan.
Karena pandemi Covid-19 belum usai, maka Hari Nusantara diperingati secara hybrid secara daring dan luring di E-Convention Hall Ancol, Jakarta Utara. Hal itu berbeda dengan peringatan Hari Nusantara yang biasanya dilakukan secara bergilir di daerah-daerah yang memiliki potensi maritim dan bahari
Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan meskipun diadakan secara daring, diharapkan makna dan esensi peringatan Hari Nusantara tetap sama, yakni untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai memaksimalkan potensi kemaritiman Indonesia dan menjadi Poros Maritim Dunia di tahun 2045.
"Kini Indonesia menghadapi era transformasi digital. Indonesia harus siap mengembangkan layar mengarahkan nakhoda menuju lautan eksplorasi digital tanpa batas dengan tidak berpikir sejenak untuk melangkah mundur," pesan Johnny.
Pemerintah melalui Kemenkominfo RI, lanjut dia, telah mengupayakan akselerasi transformasi digital melalui beberapa kebijakan untuk mendukung penguaran potensi bahari.
Pertama, percepatan pemerataan internet untuk seluruh akses wi-fi di 3.126 fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, melakukan percepatan akselerasi perluasan jaringan 4G ke 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau 4G coverage. Dan ketiga, menginisiasi berbagai program pendampingan pelatihan, seperti UMKM Go Online, Gerakan 1.000 Startup Digital, Digital Entrepreneurship Academy, serta petani dan nelayan go online.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020