Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rudi Syah mengatakan perekaman KTP elektronik terhadap Orang Rimba atau warga Suku Anak Dalam (SAD) bermanfaat bagi mereka untuk dapat mengakses layanan pemerintah yang selama ini tidak mereka dapatkan.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mencatat Orang Rimba di Jambi dalam sistem administrasi negara, ini sangat penting bagi Orang Rimba," kata Rudi Syah di Jambi, Kamis.
Dijelaskan Rudi Syah, dengan adanya perekaman data tersebut menjadikan Orang Rimba sudah memiliki data BNBA ("By Name By Addres") istilah yang digunakan untuk ketepatan jangkauan layanan pemerintah.
Misalnya saja untuk layanan kesehatan, selama ini Orang Rimba masih belum mendapatkan layanan kesehatan dengan menggunakan kartu BPJS.
Ke depan dengan adanya KTP elektronik tersebut orang rimba sudah bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS yang ditanggung negara. Selama ini untuk layanan kesehatan Orang Rimba masih tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah melalui rumah sakit umum daerah.
Sehingga dengan pola layanan kesehatan tersebut belum memungkinkan orang rimba berobat keluar dari provinsi Jambi untuk kasus-kasus penyakit berat. Dengan adanya KTP maka persoalan tersebut mulai bisa di urai.
Berkat dukungan Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Sosial serta Dinas Sosial di kabupaten dan provinsi dilakukan perekaman KTP elektronik terhadap warga SAD di daerah itu.
Perekaman tahap pertama ditargetkan 414 KK warga SAD dilakukan perekaman, dengan jumlah sekitar 2.000 orang warga SAD mengikuti perekaman KTP elektronik tersebut.
Perekaman dilakukan di empat lokasi yaitu di Kabupaten Batanghari dilakukan di Kantor Desa Jelutih untuk merekam 104 KK Orang Rimba yang berada di Kecamatan Bathin XXIV.
Selanjutnya 162 KK di Kantor Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam. Kemudian di Kantor Desa Limbur Tembesi, Kabupaten Sarolangun 66 KK dan 81 KK di Kantor Camat Pelepat, Kabupaten Bungo.
KKI Warsi merupakan lembaga nonprofit yang melakukan kegiatan pendampingan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Awalnya lembaga itu didirikan sebagai lembaga jaringan dengan nama Yayasan Warsi (Warung Informasi Konservasi).
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mencatat Orang Rimba di Jambi dalam sistem administrasi negara, ini sangat penting bagi Orang Rimba," kata Rudi Syah di Jambi, Kamis.
Dijelaskan Rudi Syah, dengan adanya perekaman data tersebut menjadikan Orang Rimba sudah memiliki data BNBA ("By Name By Addres") istilah yang digunakan untuk ketepatan jangkauan layanan pemerintah.
Misalnya saja untuk layanan kesehatan, selama ini Orang Rimba masih belum mendapatkan layanan kesehatan dengan menggunakan kartu BPJS.
Ke depan dengan adanya KTP elektronik tersebut orang rimba sudah bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS yang ditanggung negara. Selama ini untuk layanan kesehatan Orang Rimba masih tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah melalui rumah sakit umum daerah.
Sehingga dengan pola layanan kesehatan tersebut belum memungkinkan orang rimba berobat keluar dari provinsi Jambi untuk kasus-kasus penyakit berat. Dengan adanya KTP maka persoalan tersebut mulai bisa di urai.
Berkat dukungan Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Sosial serta Dinas Sosial di kabupaten dan provinsi dilakukan perekaman KTP elektronik terhadap warga SAD di daerah itu.
Perekaman tahap pertama ditargetkan 414 KK warga SAD dilakukan perekaman, dengan jumlah sekitar 2.000 orang warga SAD mengikuti perekaman KTP elektronik tersebut.
Perekaman dilakukan di empat lokasi yaitu di Kabupaten Batanghari dilakukan di Kantor Desa Jelutih untuk merekam 104 KK Orang Rimba yang berada di Kecamatan Bathin XXIV.
Selanjutnya 162 KK di Kantor Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam. Kemudian di Kantor Desa Limbur Tembesi, Kabupaten Sarolangun 66 KK dan 81 KK di Kantor Camat Pelepat, Kabupaten Bungo.
KKI Warsi merupakan lembaga nonprofit yang melakukan kegiatan pendampingan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Awalnya lembaga itu didirikan sebagai lembaga jaringan dengan nama Yayasan Warsi (Warung Informasi Konservasi).
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021