Sejumlah ulama di Kabupaten Lebak, Banten, mendukung hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bantuan sosial guna memberikan efek jera.
Selama ini, kasus korupsi di Tanah Air sejak reformasi --mulai Presiden Abdurahman Wahid sampai Joko Widodo-- tidak ada satu pun pelaku korupsi dihukum mati.
Baca juga: Mengkaji efektivitas hukuman mati bagi koruptor
Mereka sangat setuju hukuman mati diterapkan bagi pelaku korupsi dana bansos dengan alasan dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak juga dapat menimbulkan kematian.
Apalagi, kata dia, saat ini bangsa Indonesia dilanda bencana non alam dengan merebaknya pandemi Covid-19 dan warga membutuhkan dana bantuan sosial dari pemerintah.
Baca juga: KPK terapkan pencegahan korupsi melalui jalur penguatan pendidikan
"Kami setuju pernyataan ketua KPK untuk menyeret kasus korupsi dana bansos hukuman mati," katanya.
Menurut dia, pandangan Islam terhadap pelaku korupsi yang dapat banyak menimbulkan kesengsaraan hingga kematian, sehingga perlu ditindak tegas dan patut diterapkan hukuman mati.
Sebab, di beberapa negara di dunia hingga kini masih menerapkan hukuman mati bagi koruptor, di antaranya China, Thailand, Irak, Iran, Maroko, Laos, Vietnam, dan Myanmar.
Baca juga: ICW: Dorongan hukuman mati koruptor refleksi rasa frustasi masyarakat
"Kami berharap kasus korupsi dana bansos itu bisa direalisasikan penerapan hukuman mati," kata pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Rangkasbitung itu.
Sementara itu, Ketua IV Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebak, KH Baidjuri, mengatakan, koruptor dana bansos layak dihukum mati dan kasus korupsi di Indonesia tidak henti-hentinya juga bisa merugikan kehidupan masyarakat banyak. "Kita berharap pemerintah bisa menerapkan hukuman mati bagi koruptor, seperti kasus sama dengan pelaku penyalanggunaan narkoba," katanya.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021