Provinsi Jambi memfokuskan pada satu Program Strategis Nasional (PSN) per tahun yang digarap hingga tuntas karena akan berdampak besar pada perkembangan perekonomian masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Merangin H Al Haris, ketika mengikuti jalannya Musyawarah Rencana Pembanguan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi 2022 di Kota Jambi, Selasa (6/4).
"Jadi kalau kita simak dari paparan yang disampaikan Pak Sekjen Mendagri tadi, ada delapan item program yang diakomodir Pemerintah Pusat. Delapan item itu, tidak berimbang dengan kondisi Provinsi Jambi sebenarnya," ujar Bupati Al Haris.
Di situ lanjut bupati, ada program pelatihan, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan program lainnya.
Delapan item tersebut, dianggap bupati kurang berdampak pada peningkatan ekonomi kerakyatan.
"Ini perlu menjadi catatan kita semua. Masih perlu perjuangan lagi sehingga Provinsi Jambi bisa mendapat aitem-aitem lainnya, untuk mendongkrak perbaikan perekonomian masyarakat dimasa pandemic Covid-19 ini,"terang Bupati.
Pada Musrenbang yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi dan sejumlah pejabat lainnya itu, H Al Haris minta ke Pemerintah Pusat, program-program yang diluncurkan untuk daerah harus sinkron dengan kebutuhan daerah.
"Kalau program Pusat itu singkron dengan kebutuhan daerah, akan jadi lebih mudah dalam membangun daerah. DPR RI juga kalau melakukan reses jadi menyambung," tegas Bupati.
Pada kesempatan itu H Al Haris juga minta, terjadinya pemerataan pembagian program Pemerintah Pusat ke daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Jangan sampai ada daerah yang mendapat kecil dan ada yang mendapat besar.
"Rakyat kita itu ada di kabupaten/kota, sehingga penyaluran program harus dititik beratkan ke situ. Bappeda perlu menyampaikan setiap daerahnya mendapat berapa, sehingga lebih terbuka dan transparan," kata Bupati Al Haris menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
Hal tersebut ditegaskan Bupati Merangin H Al Haris, ketika mengikuti jalannya Musyawarah Rencana Pembanguan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi 2022 di Kota Jambi, Selasa (6/4).
"Jadi kalau kita simak dari paparan yang disampaikan Pak Sekjen Mendagri tadi, ada delapan item program yang diakomodir Pemerintah Pusat. Delapan item itu, tidak berimbang dengan kondisi Provinsi Jambi sebenarnya," ujar Bupati Al Haris.
Di situ lanjut bupati, ada program pelatihan, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan program lainnya.
Delapan item tersebut, dianggap bupati kurang berdampak pada peningkatan ekonomi kerakyatan.
"Ini perlu menjadi catatan kita semua. Masih perlu perjuangan lagi sehingga Provinsi Jambi bisa mendapat aitem-aitem lainnya, untuk mendongkrak perbaikan perekonomian masyarakat dimasa pandemic Covid-19 ini,"terang Bupati.
Pada Musrenbang yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi dan sejumlah pejabat lainnya itu, H Al Haris minta ke Pemerintah Pusat, program-program yang diluncurkan untuk daerah harus sinkron dengan kebutuhan daerah.
"Kalau program Pusat itu singkron dengan kebutuhan daerah, akan jadi lebih mudah dalam membangun daerah. DPR RI juga kalau melakukan reses jadi menyambung," tegas Bupati.
Pada kesempatan itu H Al Haris juga minta, terjadinya pemerataan pembagian program Pemerintah Pusat ke daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Jangan sampai ada daerah yang mendapat kecil dan ada yang mendapat besar.
"Rakyat kita itu ada di kabupaten/kota, sehingga penyaluran program harus dititik beratkan ke situ. Bappeda perlu menyampaikan setiap daerahnya mendapat berapa, sehingga lebih terbuka dan transparan," kata Bupati Al Haris menambahkan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021