Pansus konflik lahan DPRD Provinsi Jambi pada, Selasa (7/9) siang mengundang sejumlah non-governmental organization (NGO) di Provinsi Jambi untuk berkoordinasi dalam melakukan penyelesaian konflik lahan di wilayah Provinsi Jambi.
"Kami mengundang NGO dalam rangka untuk mendata konflik lahan yang ada di wilayah Provinsi Jambi, karena NGO sudah terlebih dahulu mendampingi penyelesaian konflik lahan di Jambi," kata Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyan Kusumo.
Selain itu, juga untuk mengetahui sejauh mana proses penyelesaian konflik lahan yang didampingi oleh NGO di Provinsi Jambi.
Pansus Konflik Lahan Provinsi Jambi memiliki waktu enam bulan untuk menyelesaikan konflik lahan di Provinsi Jambi. Dengan waktu yang cukup singkat tersebut Pansus Konflik Lahan Provinsi Jambi akan mendata konflik lahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.
"Aturan yang berbenturan dengan peraturan di pemerintah pusat akan kami koordinasikan dengan kementerian terkait, sepanjang aturan tersebut memberatkan untuk masyarakat kami minta untuk ditinjau ulang," kata Wartono.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, salah satu NGO yang mendampingi penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan, menyebutkan ada 29 desa yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi yang tengah berkonflik dengan perusahaan.
"Yang saat ini intens kami dampingi yakni penyelesaian konflik lahan di 29 desa di Provinsi Jambi," kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi Abdullah, di Jambi, Selasa.
Konflik lahan di 29 desa di daerah itu didominasi oleh desa-desa yang berada di Kabupaten Tebo, Batanghari, Muarojambi, dan Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Abdullah menjelaskan sebagian besar konflik lahan di Provinsi Jambi terjadi antara masyarakat dengan perusahaan sebagai pemegang izin hak guna usaha (HGU), di antaranya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan tambang.
Saat ini perkembangan pendampingan yang dilakukan Walhi, yakni dalam proses menyusun data subjek dan objek serta verifikasi internal antara kelompok tani di desa dengan Walhi.
Walhi berharap penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik dan lebih cepat, karena telah dibentuk Pansus Konflik Lahan di DPRD Provinsi Jambi.
"Hadirnya Pansus Konflik Lahan Provinsi Jambi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik lahan di Jambi, karena pansus memiliki wewenang untuk memanggil pihak-pihak yang bersangkutan," kata Abdullah.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
"Kami mengundang NGO dalam rangka untuk mendata konflik lahan yang ada di wilayah Provinsi Jambi, karena NGO sudah terlebih dahulu mendampingi penyelesaian konflik lahan di Jambi," kata Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyan Kusumo.
Selain itu, juga untuk mengetahui sejauh mana proses penyelesaian konflik lahan yang didampingi oleh NGO di Provinsi Jambi.
Pansus Konflik Lahan Provinsi Jambi memiliki waktu enam bulan untuk menyelesaikan konflik lahan di Provinsi Jambi. Dengan waktu yang cukup singkat tersebut Pansus Konflik Lahan Provinsi Jambi akan mendata konflik lahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.
"Aturan yang berbenturan dengan peraturan di pemerintah pusat akan kami koordinasikan dengan kementerian terkait, sepanjang aturan tersebut memberatkan untuk masyarakat kami minta untuk ditinjau ulang," kata Wartono.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, salah satu NGO yang mendampingi penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan, menyebutkan ada 29 desa yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi yang tengah berkonflik dengan perusahaan.
"Yang saat ini intens kami dampingi yakni penyelesaian konflik lahan di 29 desa di Provinsi Jambi," kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi Abdullah, di Jambi, Selasa.
Konflik lahan di 29 desa di daerah itu didominasi oleh desa-desa yang berada di Kabupaten Tebo, Batanghari, Muarojambi, dan Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Abdullah menjelaskan sebagian besar konflik lahan di Provinsi Jambi terjadi antara masyarakat dengan perusahaan sebagai pemegang izin hak guna usaha (HGU), di antaranya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan tambang.
Saat ini perkembangan pendampingan yang dilakukan Walhi, yakni dalam proses menyusun data subjek dan objek serta verifikasi internal antara kelompok tani di desa dengan Walhi.
Walhi berharap penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik dan lebih cepat, karena telah dibentuk Pansus Konflik Lahan di DPRD Provinsi Jambi.
"Hadirnya Pansus Konflik Lahan Provinsi Jambi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik lahan di Jambi, karena pansus memiliki wewenang untuk memanggil pihak-pihak yang bersangkutan," kata Abdullah.***
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021