SKK Migas dan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus mendorong peningkatan efek berganda (multiplier effects) industri hulu migas kepada perekonomian nasional dan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sektor hulu migas memberikan dampak positif bagi pundi-pundi pemerintah daerah dengan adanya kewajiban untuk memilih perusahaan daerah dimana proyek berada untuk pengadaan barang dan jasa senilai US$1 juta.
Menurut Kepala Satuan Kerja Hulu Migas (SKK Migas) Dwi Soetjipto, Rabu (20/10), mengatakan efek berganda industri hulu migas bagi pemerintah daerah juga dirasakan melalui penerapan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan "participating interest". DBH diharapkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi hulu migas.
"Sedangkan dampak tidak langsung dari sektor hulu migas adalah terciptanya bisnis penyedia barang dan jasa lokal, kesempatan lapangan usaha, kesempatan kerja penyerapan tenaga kerja lokal dan adanya tanggung jawab sosial yang diemban setiap KKKS pada wilayah kerjanya," kata Dwi Sutjipto.
Keberadaan industri hulu migas beserta penunjangnya telah memberikan dukungan bagi kelangsungan industri lain terutama di masa pandemi COVID-19.
Dampak yang ditimbulkan sektor hulu migas tersebut tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis, tetapi juga non-teknis. Terus beroperasinya usaha-usaha tersebut di seluruh wilayah operasi hulu migas membuat pendapatan daerah tetap terus bergulir.
“Di saat industri hulu migas tidak menghentikan kegiatan operasionalnya, maka industri yang terkait langsung maupun tidak dengan hulu migas tetap berjalan,” ujarnya.
Dwi mengatakan, nilai kontribusi industri migas bagi sejumlah industri lain pada 2020- Semester III 2021 mencapai USD7,126 miliar (setara dengan Rp103,3 triliun). Industri-industri yang mendapatkan efek berganda dari tetap beroperasinya sektor hulu migas di saat pandemi COVID-19 diantaranya adalah Komoditas Utama dan Penunjang Migas dengan nilai USD6,058 miliar (Rp87 triliun) dengan capaian TKDN 52 persen dan dilanjutkan dengan industri transportasi dengan nilai USD470 juta (Rp6,8 triliun) dan kandungan TKDN mencapai 78 persen.
Selain itu, lanjut Dwi, juga terdapat industri tenaga kerja USD 442,76 juta (Rp6,4 triliun) dengan nilai TKDN sebesar 86 persen, industri perhotelan senilai USD129.88 juta (Rp1,8 triliun) dengan kandungan TKDN sebesar 92 persen.
Sementara pencapaian industri kesehatan, kata Dwi, mencapai USD20,446 juta (setara dengan Rp296,4 miliar) dengan TKDN 86 persen, disusul dengan industri asuransi senilai USD3,821 (setara dengan Rp.55,4 miliar) juta dengan nilai TKDN sebesar 86 persen.
“Dari keseluruhan kontribusi tersebut, Usaha Menengah dan Usaha Kecil memiliki peranan aktif terhadap perputaran roda ekonomi sebesar 10,7 persen dengan nilai TKDN 100 persen,” tukas Dwi.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus mengatakan industri migas adalah industri yang berkaitan erat dengan masyarakat sekitar. SKK Migas dan KKKS berharap adanya program pengembangan masyarakat akan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di wilayah operasi hulu migas.
"Di sisi lain masyarakat akan ikut merasa bertanggung jawab akan kelanjutan operasional KKKS, serta tidak melakukan kegiatan yang merugikan industri hulu migas seperti kegiatan ilegal drilling dan Illegal tapping,” katanya.
Masyarakat di sekitar wilayah kerja hulu migas, kata Rikky, dapat menambah wawasan dan mengembangkan keterampilan melalui program pengembangan masyarakat yang dilakukan SKK Migas dan KKKS. Bahkan dengan adanya kegiatan local business development (LBD) disalah satu KKKS di wilayah kerja telah nyata mampu meningkatkan kemampuan dan jumlah pengusaha daerah yang turut merasakan manfaat industri hulu migas.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021