Wakil Wali Kota Jambi Dr Maulana mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan upaya lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan sehingga peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan sangat penting.
Dalam rangka memperkuat sinergi penanggulangan kemiskinan di kota Jambi serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 orang nomor dua di kota Jambi ini memimpin koordinasi penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( TKPK ) untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, Rabu (17/11).
Wakil Walikota Jambi, Dr Maulana menyebutkan, untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2020 tersebut , dalam hal ini TKPK diberikan amanat untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yang dituangkan ke dalamnya .
" Kita ingin Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai penjabaran dari strategi dan program penanggulangan kemiskinan di kota Jambi bisa terlaksana sesuai dengan indikator yang disepakati, antara pusat dan daerah, " jelasnya.
Sehingga jika indikator ini disepakati, lanjutnya, pemerintah kota dapat menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) sebagai penjabaran dari rencana penanggulangan kemiskinan daerah.
"Insya allah Kota Jambi fokus dalam hal penanggulangan kemiskinan," tandasnya.
Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Sosial Noviarman, Kadis Pendidikan Mulyadi, Kadis Tenaga kerja, Koperasi dan UMKM Komari, Kadis Perumahan Mahruzar, dan Dinas PUPR serta Bappeda Kota Jambi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
Dalam rangka memperkuat sinergi penanggulangan kemiskinan di kota Jambi serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 orang nomor dua di kota Jambi ini memimpin koordinasi penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( TKPK ) untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, Rabu (17/11).
Wakil Walikota Jambi, Dr Maulana menyebutkan, untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2020 tersebut , dalam hal ini TKPK diberikan amanat untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yang dituangkan ke dalamnya .
" Kita ingin Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai penjabaran dari strategi dan program penanggulangan kemiskinan di kota Jambi bisa terlaksana sesuai dengan indikator yang disepakati, antara pusat dan daerah, " jelasnya.
Sehingga jika indikator ini disepakati, lanjutnya, pemerintah kota dapat menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) sebagai penjabaran dari rencana penanggulangan kemiskinan daerah.
"Insya allah Kota Jambi fokus dalam hal penanggulangan kemiskinan," tandasnya.
Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Sosial Noviarman, Kadis Pendidikan Mulyadi, Kadis Tenaga kerja, Koperasi dan UMKM Komari, Kadis Perumahan Mahruzar, dan Dinas PUPR serta Bappeda Kota Jambi.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021