Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penanganan stunting tidak boleh berhenti meski Presiden RI berganti.
Menko Muhadjir Effendy mengatakan untuk menangani stunting berkelanjutan tidak mudah, harus kerja keras. Apalagi jika ingin menjadi negara maju maka angka stunting harus di bawah 10 persen.
Sebab, katanya, untuk membangun negara harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan SDM sehat ditentukan sejak lahir tidak stunting. Karenanya penurunan angka stunting juga harus terintegrasi dengan penanganan keluarga miskin.
"Tidak boleh ada lagi warga di Pekanbaru atau di Riau memiliki anak stunting tapi tidak menerima bantuan karena belum terdata dalam keluarga miskin. Jika tidak terdata di kota maka keluarga itu masih bisa menerima bantuan sosial di provinsi maupun kementerian," kata Menko Muhadjir.
Untuk lurah dan Penggerak PKK, katanya, harus tahu warga mereka yang hamil, menggerakkan bidan desa untuk melihat kondisi kesehatan ibu hamil. Jika mereka dari keluarga tidak mampu maka harus dicek apakah telah menerima bantuan sosial atau belum.
Jika belum, katanya, harus diberikan bansos. Dana desa bisa dipakai untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem atau dari APBD. Dia juga meminta puskesmas agar tidak lagi memberi biskuit sebagai makanan tambahan bagi ibu hamil, namun mengganti dengan makanan lokal yang bergizi.
"Di Pekanbaru banyak ikan yang mengandung protein, ini lebih sehat, ikan memiliki protein lebih bagus untuk ibu hamil dan janinnya. Ibu hamil rajin memeriksakan kandungan dengan USG di puskesmas. Ini nggak bayar. Awas ya kalau bayar. Dengan demikian jika ada tanda-tanda stunting bisa langsung diintervensi. Sebab penanganan stunting lebih mudah ketika bayi masih dalam kandungan," katanya.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023