Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta KPU RI untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catat Sipil (Dukcapil) Kemendagri guna mensinkronisasikan daftar pemilu tetap (DPT) dengan data penduduk demi menyelamatkan hak suara jutaan pemilih baru.
Dia meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan Bawaslu RI terkait 4 juta DPT yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) agar dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu.
"Saya minta pemerintah segera menindaklanjuti temuan Bawaslu, 4 juta DPT ini tanpa KTP-e ini bukan data sedikit, jadi betul-betul cermat diatasi," ujarnya.
Selain itu, Cak Imin meminta KPU untuk mengantisipasi penambahan atau pengurangan data pemilih, mengingat data yang disebutkan oleh Kemendagri bersifat dinamis serta masih adanya waktu hingga dua tahun ke depan.
Terakhir, ia mengingatkan setiap penyelenggara pemilu untuk memaknai banyaknya masyarakat yang akan berpartisipasi menjadi pemilih sebagai momentum untuk meningkatkan penggunaan hak suara dalam pemilu mendatang.
"Semakin banyak partisipasi masyarakat, tentu saja semakin bagus kualitas Pemilu kita. Ini artinya demokrasi tegak lurus dan berjalan sesuai cita-cita reformasi. Jadi saya tekankan penyelenggara Pemilu harus menjamin betul hak pilih kaum muda kita," kata dia.
Sebelumnya, Senin (4/7), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyinkronkan data pemilih tanpa KTP elektronik (KTP-e) yang ditemukan Bawaslu mencapai 4.005.275 orang.
"KPU melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data pemilih non-KTP elektronik yang ditemukan Bawaslu sebanyak 4.005.275 orang," ujar anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta.
Dengan demikian, lanjut Lolly, 4.005.275 pemilih potensial itu tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023