Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah melakukan langkah pengendalian inflasi, terutama komoditas beras yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Agustus 2023.
Ia juga menjelaskan kondisi lain di tingkat internasional di mana kebijakan menahan beras sudah mulai dilakukan. Hal ini dilakukan oleh India yang tidak melakukan ekspor beras dan lebih ditujukan untuk kepentingan dalam negeri sendiri.
Kemudian, di negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam juga melakukan hal serupa. Beberapa negara bahkan mengambil kebijakan beras kelas medium yang relatif lebih murah digunakan untuk konsumsi dalam negeri, sementara beras premium yang lebih mahal dijual ke luar negeri.
“Strateginya seperti itu, jadi kita membeli premium, tapi mau melakukan subsidi kepada rakyat kita, nah repot,” katanya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan pihak Bulog untuk menjaga dan memperkuat cadangan beras terutama di puncak terjadinya El Nino pada bulan Agustus sampai September. Tidak hanya itu, Jokowi menargetkan pemerintah harus memiliki stok beras yang aman lebih kurang 2 juta ton pada Oktober sampai Desember.
“Bulog yang memang ditugaskan oleh bapak presiden sebagai stabilisator pangan terutama beras. Tadi kalau kami lihat catatannya yang penting bahwa hampir sama, mengkonfirmasi dari data BPS, harga beras sudah mulai naik dan naik ini karena kurangnya pasokan. Pasokan berasal dari dua, dalam negeri dan luar negeri,” tambah dia.
Menurut Tito, Bulog telah melakukan intervensi dengan stok yang ada dengan melakukan gerakan pasar murah dan penyaluran cadangan beras pemerintah. Termasuk melakukan penyebaran stok terutama ke daerah-daerah yang defisit, dengan data dari masing-masing daerah yang sudah dihimpun.
“Apakah stok per hari ini dan stok sampai dengan akhir tahun itu kira-kira bisa aman untuk beras? Relatif diperkirakan aman, kita doakan karena ini juga masih berjuang. Terutama menyerap dari dalam negeri maupun yang semua negara bertarung untuk menyiapkan beras untuk warga negaranya masing-masing,” tutur Tito.
Hal lain yang ditekankan oleh Mendagri yaitu soal distribusi beras. Pihaknya meminta bantuan dari penegak hukum dan pengawas dari TNI/Polri, termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait masalah distribusi.
Dia mewanti-wanti agar pasokan beras tidak menipis, tetapi di tingkat distributor malah melakukan penahanan sehingga rantai distribusi menjadi macet.
“Itu rantainya cukup panjang, jangan sampai tidak lancar, ditahan, ditimbun, dan kemudian harganya naik, ini bisa saja terjadi, ini perlu kita awasi sama-sama,” pungkasnya.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023