Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian konsisten menjaga inflasi tetap terkendali mengingat Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi Indonesia secara nasional per Mei 2024 mencapai 2,84 persen.
Angka tersebut telah menempatkan Indonesia berada pada posisi yang baik di tingkat global dalam aspek pengendalian inflasi.
“Inflasi global kita saat ini seperti sebagaimana di layar, kita di angka 2,84 persen, itu adalah peringkat 73 (terendah) dari 186 negara di dunia, artinya kita bagus posisinya,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan di tingkat negara G20, inflasi Indonesia berada di peringkat 14 terendah dari 24 negara. Sementara di tingkat negara ASEAN, inflasi Indonesia menempati peringkat 6 terendah dari 11 negara.
Menurut Tito, sebagai negara produsen angka inflasi di Indonesia harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan konsumen maupun produsen.
Artinya, barang tetap tersedia dengan harga terjangkau, tapi juga tidak merugikan produsen. Pemerintah telah menargetkan inflasi yang dinilai stabil itu berada di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen.
“Kalau terjadi deflasi, inflasi terlalu rendah maka kasihan pedagang, pengusaha, pabrik, petani, karena mereka akan, bahkan bisa rugi menutup ongkos produksi,” ujarnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Kemudian, Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto; serta Tenaga Ahli Utama Bidang Pertanian dan Pangan Kantor Staf Pesiden (KSP) Bodro Pambuditomo.
Selain itu, hadir pula secara virtual narasumber dari sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Mereka di antaranya perwakilan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, dan TNI.
Kegiatan tersebut juga turut diikuti secara virtual oleh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Indonesia.
