Komunitas Konservasi Indonesia Warung Informasi Konservasi (KKI Warsi) bersama tokoh adat di Kabupaten Sarolangun, Jambi mengajak anak muda untuk berdiskusi membahas tentang adat dan bagaimana menjaga hutan di kabupaten tersebut dengan tema "Bicara Adat dengan Anak Muda".
"Kabupaten Sarolangun merupakan satu dari daerah dengan nilai, budaya dan masyarakat adat yang hidup di dalamnya sehingga tidak bisa dipungkiri perkembangan zaman mulai menggerus nilai-nilai adat yang diwariskan nenek moyang maka dianggap penting menurunkan dan membicarakan adat secara terbuka dengan anak muda," kata Humas Warsi Sukmareni, di Jambi Jumat (13/10).
Acara yang dikemas dalam 'Talk show Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sarolangun dalam rangkaian Festival Suro Melangun, di gelar di Sport Center Sarolangun dimana kegiatan ini dihadiri mahasiswa, pengurus Osis dan penggiat seni, KKI Warsi, Tokoh Adat Batin Jo Panghulu Bukit Bulan dan Tokoh Adat Batang Asai.
Dalam kegiatan itu dibahas tentang nilai adat yang berlaku di Sarolangun, termasuk adat dan budaya dalam mengelola alam dan lingkungan. Sarolangun belakangan menjadi sorotan karena maraknya aksi eksploitasi alam melalui penambangan illegal yang masuk jauh ke dalam hutan dan merusak hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui nilai adat dengan skema hutan adat.
"Masyarakat membutuhkan legalitas untuk mempertegas nilai adat melalui pengakuan masyarakat hukum adat dan yang dilanjutkan dengan kepastian pengelolaan kawasan berbasiskan adat dan budaya," kata Penggiat lingkungan dari KKI Warsi, Tradis Reformasi yang ikut dalam diskusi itu.
Untuk itu menurut Tradis pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana yang kini tengah berproses di Sarolangun, harusnya bisa dipercepat sehingga kepastian ruang dan pengakuan wilayah adat bisa menjadi salah satu peluang masyarakat menjaga hutan dan lingkungannya dari kerusakan alam.
Kabupaten Sarolangun saat ini, pemerintahannya telah membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat. Tim bentukan bupati ini telah melakukan proses identifikasi verifikasi dan validasi di empat lokasi Masyarakat Hukum Adat, yaitu Bathin Jo Panghulu Bukit Bulan dan masyarakat Hukum adat Datuan Nan Tigo di Kecamatan Limun. Ada juga Masyarakat Hukum Adat Sungai Pinang dan Masyarakat Hukum Adat Batang Asai di Kecamatan Batang Asai.
"Kita berharap dalam waktu dekat akan ada rapat panitia sebelum menyampaikan rekomendasi kepada bupati untuk melakukan penetapan MHA sebagai upaya pengakuan dan perlindungan MHA di Sarolangun,” kata Tradis.
Sementara itu Abdul Hamid Tokoh Adat Marga Batin Jo Panghulu Bukit Bulan bertutur cerita terkait sejarah keberadaan nenek moyang Bukit Bulan. Marga Bukit bulan yang saat ini terbagi ke dalam lima desa, masih menjalankan tradisi pengelolaan hutan yang diwariskan nenek moyang, termasuk dalam mengelola hutan yang dikategorikan sebagai hutan adat.
"Kita mengusulkan supaya hutan adat kita ini diakui oleh semua pihak, sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga kita punya kekuatan untuk menentukan tata kelola hutan adat kita yang diakui semua pihak dan kalau kini ibaratnya kami di marga Bukit Bulan saja yang mengakui namun orang lain belum tentu mengakuinya, jika sudah ada ketetapan dari pemerintah, kami menjadi lebih kuat dalam mengelola hutan adat kami,” kata Abdul Hamid.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan dalam rangkaian peringatan Ulang Tahun Kabupaten Sarolangun ke-24, Warsi ini mengajak anak muda untuk semakin memperhatikan lingkungan, karena di tangan anak mudalah masa depan bangsa dititipkan dan nilai adat yang selama ini ada harus kita jaga dan pertahankan eksistensinya, sehingga generasi masa depan juga bisa mendapatkan hidup yang baik dari alam dan lingkungan kita.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023
"Kabupaten Sarolangun merupakan satu dari daerah dengan nilai, budaya dan masyarakat adat yang hidup di dalamnya sehingga tidak bisa dipungkiri perkembangan zaman mulai menggerus nilai-nilai adat yang diwariskan nenek moyang maka dianggap penting menurunkan dan membicarakan adat secara terbuka dengan anak muda," kata Humas Warsi Sukmareni, di Jambi Jumat (13/10).
Acara yang dikemas dalam 'Talk show Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sarolangun dalam rangkaian Festival Suro Melangun, di gelar di Sport Center Sarolangun dimana kegiatan ini dihadiri mahasiswa, pengurus Osis dan penggiat seni, KKI Warsi, Tokoh Adat Batin Jo Panghulu Bukit Bulan dan Tokoh Adat Batang Asai.
Dalam kegiatan itu dibahas tentang nilai adat yang berlaku di Sarolangun, termasuk adat dan budaya dalam mengelola alam dan lingkungan. Sarolangun belakangan menjadi sorotan karena maraknya aksi eksploitasi alam melalui penambangan illegal yang masuk jauh ke dalam hutan dan merusak hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui nilai adat dengan skema hutan adat.
"Masyarakat membutuhkan legalitas untuk mempertegas nilai adat melalui pengakuan masyarakat hukum adat dan yang dilanjutkan dengan kepastian pengelolaan kawasan berbasiskan adat dan budaya," kata Penggiat lingkungan dari KKI Warsi, Tradis Reformasi yang ikut dalam diskusi itu.
Untuk itu menurut Tradis pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana yang kini tengah berproses di Sarolangun, harusnya bisa dipercepat sehingga kepastian ruang dan pengakuan wilayah adat bisa menjadi salah satu peluang masyarakat menjaga hutan dan lingkungannya dari kerusakan alam.
Kabupaten Sarolangun saat ini, pemerintahannya telah membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat. Tim bentukan bupati ini telah melakukan proses identifikasi verifikasi dan validasi di empat lokasi Masyarakat Hukum Adat, yaitu Bathin Jo Panghulu Bukit Bulan dan masyarakat Hukum adat Datuan Nan Tigo di Kecamatan Limun. Ada juga Masyarakat Hukum Adat Sungai Pinang dan Masyarakat Hukum Adat Batang Asai di Kecamatan Batang Asai.
"Kita berharap dalam waktu dekat akan ada rapat panitia sebelum menyampaikan rekomendasi kepada bupati untuk melakukan penetapan MHA sebagai upaya pengakuan dan perlindungan MHA di Sarolangun,” kata Tradis.
Sementara itu Abdul Hamid Tokoh Adat Marga Batin Jo Panghulu Bukit Bulan bertutur cerita terkait sejarah keberadaan nenek moyang Bukit Bulan. Marga Bukit bulan yang saat ini terbagi ke dalam lima desa, masih menjalankan tradisi pengelolaan hutan yang diwariskan nenek moyang, termasuk dalam mengelola hutan yang dikategorikan sebagai hutan adat.
"Kita mengusulkan supaya hutan adat kita ini diakui oleh semua pihak, sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga kita punya kekuatan untuk menentukan tata kelola hutan adat kita yang diakui semua pihak dan kalau kini ibaratnya kami di marga Bukit Bulan saja yang mengakui namun orang lain belum tentu mengakuinya, jika sudah ada ketetapan dari pemerintah, kami menjadi lebih kuat dalam mengelola hutan adat kami,” kata Abdul Hamid.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan dalam rangkaian peringatan Ulang Tahun Kabupaten Sarolangun ke-24, Warsi ini mengajak anak muda untuk semakin memperhatikan lingkungan, karena di tangan anak mudalah masa depan bangsa dititipkan dan nilai adat yang selama ini ada harus kita jaga dan pertahankan eksistensinya, sehingga generasi masa depan juga bisa mendapatkan hidup yang baik dari alam dan lingkungan kita.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023