Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) harus tepat sasaran, sehingga mampu memberikan dukungan bagi geliat perekonomian masyarakat di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) Indonesia secara maksimal.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerataan energi di seluruh NKRI melalui program BBM Satu Harga telah dilaksanakan pemerintah sejak 2017 dan kini telah terbangun 503 penyalur BBM Satu Harga.
"Tujuan BBM Satu Harga adalah mendekatkan masyarakat dengan infrastruktur BBM yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Kalau dulu, masyarakat harus jauh sekali untuk membeli BBM, sekarang sudah ada di sekitar mereka. Ini luar biasa, keberadaan BBM Satu Harga ini diharapkan menggerakkan ekonomi. Karena itulah, kita harus jaga betul BBM yang dijual, agar tepat sasaran," ujar Saleh saat Peresmian 11 Penyalur BBM Satu Harga Klaster Nusa Tenggara yang dipusatkan di SPBU 5685806, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (24/11).
Menurut dia, pengawasan pendistribusian BBM yang tepat sasaran bukan hal yang mudah.
Oleh karena itu, BPH Migas bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), badan usaha penugasan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjaga agar pemanfaatan BBM Satu Harga sesuai peruntukannya yakni untuk transportasi umum, kendaraan roda dua, UMKM, petani, nelayan, dan pelayanan umum.
"Hal penting juga adalah partisipasi masyarakat melaporkan ke pihak berwajib atau ke Helpdesk BPH Migas melalui WA di nomor 081230000136. Masyarakat harus sadar hanya mereka yang berhak yang boleh mengonsumsi BBM subsidi. Pemerintah melalui BPH Migas ingin menjadikan BBM Satu Harga untuk hal-hal produktif yang dapat meningkatkan nilai tambah di masyarakat dan menggeliatkan perekonomian masyarakat," ujar Saleh.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman saat memberikan sambutan pada Peresmian 11 Penyalur BBM Satu Harga Klaster Nusa Tenggara yang dipusatkan di SPBU 5685806, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (24/11/2023). ANTARA/HO-Humas BPH Migas
Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra mengharapkan putra daerah berpartisipasi aktif mendorong pembangunan BBM Satu Harga.
"Kita mendorong putra daerah berpartisipasi melakukan investasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga dan kalau sekarang kita lihat, hampir semuanya putra daerah yang melakukan investasi untuk membangun wilayahnya," ujarnya pula.
Dukungan investasi membangun wilayah 3T, kata Trikora lagi, tentunya mendorong perekonomian di daerah karena masyarakat mendapatkan haknya memanfaatkan BBM bersubsidi, baik pertalite maupun solar. Geliat perekonomian di wilayah 3T akan tumbuh sebagaimana kota lainnya di Indonesia.
"Dengan pendirian BBM Satu Harga di daerah 3T di NTT ini kita ingin perekonomian mulai digerakkan dari wilayah 3T. Hasil daerah seperti vanili, cengkeh, kacang mete, kacang-kacangan, dan ikan dibawa ke kota-kota besar di Bali, Lombok, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan wilayah lainnya. Melalui ketersediaan BBM subsidi, kegiatan ekonomi dapat didukung dengan baik, serta transportasi masyarakat juga berjalan baik. Distribusi hasil bumi dan perikanan dapat dibawa keluar daerah 3T, sehingga perekonomian akan bergulir dan tumbuh. Itulah yang diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya di daerah-daerah seperti Jawa, tetapi juga wilayah 3T," ujarnya pula.
Penjabat Bupati Alor Alor Zeth Soni Libing menyambut penyalur BBM Satu Harga dengan suka cita, karena masyarakat Alor akan lebih mudah mendapatkan BBM dengan harga yang sama dengan daerah lainnya.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Alor dan 318 ribu masyarakat, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina karena telah membangun penyalur BBM Satu Harga. Semua aktivitas masyarakat membutuhkan BBM dan program ini menjawab kebutuhan kami yang berada di 3T dengan karakteristik geografinya sangat mempengaruhi harga BBM. Masyarakat Alor sebagian tinggal di pulau-pulau dan karena ketiadaan BBM atau ketika harus membeli BBM dengan harga mahal, tentu menyulitkan kehidupan masyarakat. Kehadiran BBM Satu Harga ini sangat membantu kami," katanya lagi.
Ia pun mengharapkan pembangunan BBM Satu Harga di wilayahnya dapat ditambah lagi karena manfaatnya yang besar dalam mendukung perekonomian masyarakat.
"Kami masih butuh empat titik BBM Satu Harga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Zeth lagi.
Eksekutif General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Dwi Puja Ariestya mengatakan pembangunan BBM Satu Harga merupakan salah satu wujud upaya Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang selalu aktif mendorong program-program pemerintah, terutama meningkatkan perekonomian daerah.
"Dengan adanya lembaga penyalur BBM Satu Harga ini, Pertamina berharap bisa berperan langsung dalam peningkatan penyediaan energi yang berkeadilan, serta menggerakkan roda keekonomian masyarakat 3T," ujarnya.
BBM Satu Harga merupakan salah satu program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sebagai upaya pemerintah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hingga 2024 mendatang, ditargetkan dapat dibangun 583 penyalur BBM Satu Harga.
Peresmian penyalur BBM Satu Harga di Alor merupakan bagian dari peresmian 51 penyalur BBM Satu Harga secara serentak pada Jumat (24/11), yang dipusatkan di empat titik yaitu Sorong, Papua Barat Daya, untuk wilayah Maluku dan Papua (26 penyalur); Alor, NTT untuk Nusa Tenggara (11 penyalur); Kapuas, Kalteng, untuk Kalimantan dan Sulawesi (5 penyalur); serta Aceh Besar, Aceh untuk Sumatera (9 penyalur).
Hadir pula saat peresmian Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Staf Ahli Bupati Sumba Tengah Lukas Woli, dan perwakilan tokoh masyarakat Alor.
