Rapat paripurna digelar dengan agenda penting mendengarkan penjelasan Gubernur Jambi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (31/3).
Di forum ini, gambaran besar kinerja daerah mulai terbuka. Angka-angka makro menunjukkan sinyal positif pertumbuhan ekonomi tetap bergerak stabil, sementara angka kemiskinan perlahan menurun.
Satu hal yang langsung disorot adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum menyentuh target. Dari angka yang dipatok Rp4,4 triliun, realisasinya justru berhenti di kisaran Rp4,1 triliun—menyisakan gap sekitar Rp300 miliar.
“Secara umum kita melihat kinerja makro cukup baik. Tapi memang ada catatan penting di PAD yang belum tercapai,” ujar Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah.
Bagi DPRD, persoalan PAD bukan sekadar angka yang meleset. Ini menyangkut kemampuan daerah dalam membiayai dirinya sendiri—indikator penting dari kemandirian fiskal.
Di sisi lain, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa LKPJ yang disampaikan merupakan bagian dari kewajiban formal pemerintah daerah, sekaligus bentuk keterbukaan kepada publik melalui DPRD.
Ia juga memberi sinyal bahwa pemerintah provinsi siap menerima evaluasi.
Lebih dari sekadar laporan tahunan, forum LKPJ ini menjadi titik temu dua kepentingan: evaluasi dan perbaikan. Di satu sisi, pemerintah memaparkan capaian. Di sisi lain, DPRD menguji, mengkritisi, dan memberi arah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2026
Di forum ini, gambaran besar kinerja daerah mulai terbuka. Angka-angka makro menunjukkan sinyal positif pertumbuhan ekonomi tetap bergerak stabil, sementara angka kemiskinan perlahan menurun.
Satu hal yang langsung disorot adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum menyentuh target. Dari angka yang dipatok Rp4,4 triliun, realisasinya justru berhenti di kisaran Rp4,1 triliun—menyisakan gap sekitar Rp300 miliar.
“Secara umum kita melihat kinerja makro cukup baik. Tapi memang ada catatan penting di PAD yang belum tercapai,” ujar Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah.
Bagi DPRD, persoalan PAD bukan sekadar angka yang meleset. Ini menyangkut kemampuan daerah dalam membiayai dirinya sendiri—indikator penting dari kemandirian fiskal.
Di sisi lain, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa LKPJ yang disampaikan merupakan bagian dari kewajiban formal pemerintah daerah, sekaligus bentuk keterbukaan kepada publik melalui DPRD.
Ia juga memberi sinyal bahwa pemerintah provinsi siap menerima evaluasi.
Lebih dari sekadar laporan tahunan, forum LKPJ ini menjadi titik temu dua kepentingan: evaluasi dan perbaikan. Di satu sisi, pemerintah memaparkan capaian. Di sisi lain, DPRD menguji, mengkritisi, dan memberi arah.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2026