Samad: Berkas capai 60 persen, Anas ditahan

.....Ya kira-kira mendekati 50 persen, Insya Allah sebentar lagi," kata Samad.....

Jakarta (ANTARA Jambi) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan penahanan terhadap Anas Urbaningrum hanya soal masalah teknis, ketika pemberkasan perkara sudah 60 persen maka akan segera dilakukan penahanan.

Pemberkasan kasus Anas, tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Bukit Hambalang sudah mencapai 50 persen, katanya di Jakarta, Jumat malam.

"Ya kira-kira mendekati 50 persen, Insya Allah sebentar lagi," kata Samad di Gedung KPK.

Tim penyidik masih melakukan perhitungan persentase pemberkasan kasus ini. "Tapi yang bisa saya pastikan, dalam SOP KPK tidak ada satupun orang yang ditetapkan tersangka tidak dilakukan penahanan. Dalam SOP KPK setiap orang ditetapkan tersangka akan dilakukan penahanan," jelasnya.

Sementara itu, mengenai penetapan tersangka baru dalam kasus Hambalang, Abraham menegaskan bahwa KPK masih terus melakukan pengembangan dan penelusuran.

Sampai saat ini, KPK telah menetapkan empat tersangka yaitu mantan Kabiro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran, mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor, dan Mahfud Suroso selaku Direktur PT Dutasari Citralaras.

Terkait dengan kasus ini, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya.

KPK baru menahan Andi Mallarangeng dan Teuku Bagus Mukhamad Noor sedangkan untuk Deddy Kusdinar sudah masuk dalam sidang dakwaan.

Masih terkait Anas, Samad juga mengatakan tidak menutup kemungkinan menetapkan Anas sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang sebagaimana disebut dalam dakwaan Deddy Kusdinar bahwa Anas menerima uang senilai Rp2,21 miliar.

"Kalau dua alat bukti ditemukan, tim penyidik tidak ragu dalam menetapkan yang bersangkutan dengan TPPU," ujar Samad.(Ant)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.