"Dulunya, di Gun Tembawang penduduknya cukup ramai. Tapi karena himpitan ekonomi, separuh penduduk pindah menjadi warga negara Malaysia," kata Kepala Dusun Gun Tembawang, Marselius Gaut dihubungi di Entikong, Selasa.
Dusun Gun Tembawang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Desa Sepit, Sarawak, Malaysia. Menurut Marselius Gaut, kalau tidak terjadi perpindahan, jumlah penduduk lebih dari 300 jiwa atau kurang lebih 65 Kepala Keluarga.
"Namun karena sudah banyak yang pindah sekarang hanya 175 jiwa dan 30 KK saja," katanya.
Pria berumur 57 tahun itu menjelaskan kepindahan penduduk tersebut disebabkan adanya perkawinan silang antarwarga Gun Tembawang dengan warga Malaysia. Hal lain disebabkan mata pencarian, dimana warga Gun Tembawang pergi bekerja ke Malaysia dan menjadi warga negara disana.
"Saya juga mendapat istri orang Malaysia dan kami 10 bersaudara, lima orang sudah menjadi warga negara Malaysia dan lima orang lainnya masih bertahan di Desa Gun Tembawang. Termasuk saya tetap memilih menjadi warga Indonesia. Karena NKRI bagi saya harga mati," tegas Marselius.
Walau demikian Marselius meminta kepada pemerintah baik daerah maupun pusat untuk lebih memperhatikan nasib masyarakat di daerah perbatasan. "Kami disini minim akses pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan dan pembangunan ekonomi. Sebagai anak bangsa ini kami merasa belum merdeka jauh dari kelayakan hidup," ujar dia.
Sementara bila ada warga yang sakit, maka mau tidak mau harus ke Malaysia untuk berobat. "Sekolah ke Malaysia, beli kebutuhan sehari-hari ke Malaysia semua kami disini tergantung ke Malaysia. Saya sendiri hampir bosan untuk meminta pemerintah memperhatikan nasib kami," katanya.
Menurutnya jalan yang ada kalau bukan karena TNI yang membangun maka sampai kapanpun Desa Gun Tembawang tidak memiliki jalan. Walau dengan kondisi seperti itu, hanya jalan itulah yang menjadi urat nadi bagi masyarakat.
"Pembukaan jalan itu dibangun oleh pemerintah pusat melalui TNI sebagai jalan untuk melakukan patroli. Ini bermanfaat buat kami bila pulang pergi ke Malaysia dalam satu hari. Kenapa harus ke Malaysia karena itu yang paling dekat dibandingkan ke Entikong," katanya.
Ia mengakui, hingga saat ini karena sulit dan jauh serta besarnya ongkos transportasi ke kota kecamatan dan kabupaten membuat sebagian warga belum bisa mengurus dokumen kependudukan. "Mungkin tidak sampai 50 persen warga kami memiliki KTP, KK dan surat identitas lainnya," kata Marselius.
Kondisi seperti itu tentu saja menyulitkan warga memiliki surat identitas untuk membangun dan lebih berkembang sebagai warga negara Indonesia. Berkat keberadaan TNI barulah ada perubahan walaupun tidak secara signifikan.
Ia menambahkan, banyak yang sudah warga rasakan sejak adanya pos penjagaan dari pasukan TNI di wilayahnya. Selain menjaga keamanan batas wilayah NKRI, TNI juga membantu berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat.
"Kami berharap sekali pemerintah tidak hanya tinggal diam melihat kesulitan yang saat ini kami hadapi," katanya.
Baca juga: 2 desa di perbatasan Malaysia berstatus mandiri
Baca juga: PUPR : Pembangunan jalan perbatasan capai 1.067 kilometer
Baca juga: Menteri PUPR sebut pos batas negara embrio pertumbuhan ekonomi
