Musrenbang Kota Jambi prioritaskan rekonstruksi ekonomi dan sosial pasca-COVID-19

Jambi (ANTARA) - Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 Kota Jambi memprioritaskan rekonstruksi ekonomi dan sosial pasca-pandemi virus Corona (COVID-19).

“Dari lima agenda RKPD tahun 2021 yang akan dilaksanakan penekanannya ada dua hal, yakni rekonstruksi ekonomi dan rekonstruksi sosial pasca-penanganan pandemi COVID-19,” kata Wali Kota Jambi Syarif Fasha di Jambi, Rabu.

Adapun lima agenda prioritas RKPD tahun 2021 Kota Jambi yakni, peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya penanggulangan kemiskinan, pengembangan pariwisata dan promosi daerah dan good governance.

Dijelaskan Fasha kegiatan tahun 2021 mendatang yang bisa ditunda pelaksanaan dan pembangunan-nya akan ditunda. Karena yang menjadi fokus di tahun 2021 yakni mengembalikan kondisi perekonomian di Kota Jambi pasca-penanganan pandemi COVID-19.

Sektor pekerja informal merupakan sektor yang perekonomian sangat rentan terdampak saat pandemi COVID-19. Sehingga sektor pekerja informal menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Jambi untuk dipulihkan. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan kelompok masyarakat yang perekonomian-nya paling ter-dampak di tengah pandemi COVID-19 sehingga turut menjadi fokus Pemerintah Kota Jambi untuk memulihkan.

“Kita akan mencari cara agar IKM dan UKM dapat berkembang kembali pascapandemi COVID-19 ini,” kata Syarif Fasha.

Sementara itu, Musrenbang RKPD tahun 2021 tingkat Kota Jambi tersebut dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (Daring) menggunakan aplikasi zoom. Seluruh camat, lurah dan ketua Rukun Tetangga (RT) mengikuti jalannya Musrenbang di kantor kecamatan masing-masing melalui aplikasi zoom. Begitu pula stakeholder terkait dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam Musrenbang RKPD tahun 2021 Kota Jambi tersebut ada ribuan usulan pembangunan. Namun tidak semua usulan tersebut akan terealisasi pada tahun 2021 mendatang.

Dijelaskan Fasha, usulan pembangunan akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas melalui aplikasi e-planning. Usulan pembangunan yang mendapatkan like terbanyak akan menjadi prioritas pembangunan tahun 2021 di daerah itu.

“Karena RKPD tersebut sifatnya jangka menengah maka usulan tersebut akan di filter di tingkat TAPD,” kata Syarif Fasha.