Jakarta (ANTARA) -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly berharap agar kehadiran Indonesia Investment Authority (INA) dapat menjadi strategi untuk menuru
“Kehadiran INA ini diharapkan dapat menjadi strategi jitu untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia,” kata Yasonna dalam seminar bertajuk “Implementasi Konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) dan Tata Kelola Indonesia Investment Authority (INA) dalam Menjamin Keberlangsungan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia” yang disiarkan di kanal YouTube bphntv official, Rabu.Ia mengatakan, pembentukan INA memiliki fokus untuk mengoptimalkan dan menarik investasi, serta kerja sama dari berbagai pengelola keuangan luar negeri.
Baca juga: Menkumham sebut pembentukan LPI sebagai progres signifikan UU Ciptaker
INA merupakan lembaga pengelola investasi (LPI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Lembaga ini memiliki bentuk sebagai badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
Melalui INA, Yasonna melanjutkan, pemerintah berharap Indonesia akan memiliki kemampuan untuk menambah modal bagi pembangunan tanpa meningkatkan rasio utang, kemudian belajar dari cara kerja yang merupakan best practice di berbagai negara lain.
Pemerintah mengadaptasi berbagai praktik lembaga sejenis yang bereputasi baik di berbagai negara dalam merumuskan tata kelola dan operasionalisasi INA. Dengan demikian, pemerintah berharap agar lembaga ini mampu mengedepankan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Yasonna juga mengatakan bahwa, melalui INA, pemerintah berharap dapat meningkatkan valuasi, atau nilai-nilai ekonomi, dari aset-aset negara. Selain itu, INA juga diharapkan oleh pemerintah agar bisa meningkatkan kinerja dan manfaat aset yang hasil akhirnya akan dinikmati oleh masyarakat.
“Oleh karena itu, implementasi konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) serta kehadiran INA ini perlu dijamin dan diyakinkan secara lebih luas kepada kalangan publik,” ucap Yasonna.
Menteri Hukum dan HAM ini juga menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen penuh untuk senantiasa mendukung dan berpartisipasi dalam rangka pembinaan hukum, antara lain melalui analisis dan evaluasi hukum, serta pembentukan regulasi lanjutan.
“Nantinya diperlukan (oleh pemerintah, red.) guna mewujudkan sukses dan berhasilnya implementasi konsep SWF dan tata kelola INA dalam menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan di Indonesia,” kata Yasonna.
Baca juga: Presiden Jokowi yakin LPI dapat meraih kepercayaan investor
Baca juga: Menkumham: Semua lembaga negara wajib mempercepat layanan publik
