Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, Sabtu, memastikan prajurit TNI tidak akan represif saat membantu polisi menjaga aksi demonstrasi mahasiswa.
“Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Pasukan kami memang sudah di-BKO (diperbantukan) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi, kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya,” kata Andika ke LaNyalla.
Ketua DPD RI sebelumnya meminta aparat penegak hukum yang bertugas mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai kota untuk memfasilitasi hak mereka menyampaikan pendapat di muka umum.
Baca juga: Panglima TNI bangun jaringan keamanan siber di 43 satuan kerja
“Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat harus dihargai dan diterima dengan baik,” kata LaNyalla sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta.
Terkait itu, ia juga telah meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar mengingatkan jajarannya yang bertugas agar tidak represif terhadap mahasiswa.
“Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian jangan represif terhadap aksi demonstrasi,” kata LaNyalla.
Panglima TNI pada pertemuan dengan Ketua DPD RI sepakat dengan pendapat itu. Ia meyakini bahwa unjuk rasa merupakan hak politik seluruh warga yang dilindungi oleh konstitusi negara UUD 1945.
“Namun jangan sampai (demonstran) merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah,” kata Panglima.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar unjuk rasa serentak di berbagai kota, utamanya di Jakarta, pada 11 April 2022.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal kepada media menyampaikan pihaknya telah berkirim surat ke kepolisian mengenai rencana aksi itu. Ia berharap kepolisian tidak membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa tersebut.
BEM SI menargetkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan. Para mahasiswa, yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan kampus swasta itu, mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas terhadap wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa presiden.
Kelompok mahasiswa juga meminta Presiden mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan sembako di pasar.
Tuntutan lainnya, kelompok mahasiswa mendesak Presiden mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja para menteri.
Baca juga: TNI masih dalami keterlibatan purnawirawan pada kasus korupsi satelit
Baca juga: Polisi minta mahasiswa pengunjuk rasa sampaikan aspirasi secara damai
Baca juga: BEM Nusantara sebut Pemerintah tak melarang mahasiswa turun aksi
Baca juga: Komnas HAM: Panglima TNI janji kawal kasus kerangkeng manusia Langkat
