Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi isu adanya perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju dan menyatakan hal itu merupakan kewenangan atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo.
"Ya itu kan prerogatif presiden, ya sudah," kata Puan usai meninjau persiapan Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Puan enggan mengomentari lebih jauh soal perombakan kabinet yang diisukan bakal mengurangi menteri dari PDI Perjuangan di kabinet Joko Widodo. Masa kerja kabinet tersebut akan berakhir pada Oktober 2024.
"Itu prerogatif presiden," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan perombakan menteri bisa dilakukan jika memang rotasi tersebut diperlukan dalam struktur Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut menanggapi soal kemungkinan reshuffle menteri dalam waktu dekat.
"Ya, bisa saja kalau diperlukan. Kalau diperlukan," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Peresmian Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI & KKI) 2024 di JCC Senayan Jakarta, Kamis (1/8).
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden Jokowi enggan menjawab kabar tersebut.
Presiden kemudian melontarkan kembali pertanyaan kepada awak media soal dari mana isu tersebut berasal.
"Katanya siapa? Katanya siapa? Ya isu, enggak usah saya jawab, enggak usah saya jawab," ucap Presiden.
Puan sebut reshuffle kabinet hak prerogatif Presiden Jokowi
Kamis, 15 Agustus 2024 21:52 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
