Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi telah menerima 294 permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 hingga satu hari menjelang penutupan pendaftaran, tepatnya per Selasa pukul 12.00 WIB.
Dilihat dari laman resmi MK, total sengketa hasil pemilihan gubernur yang didaftarkan berjumlah 17 permohonan. Adapun total sengketa pemilihan bupati mencapai 228 permohonan, sementara sengketa pemilihan wali kota berjumlah 49 permohonan.
Permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur itu berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, batas akhir pengajuan permohonan pemohon sengketa pilkada adalah pada tanggal 18 Desember 2024.
Meski begitu, Ketua MK Suhartoyo sebelumnya telah menjelaskan bahwa Mahkamah tetap akan menerima permohonan yang didaftarkan melebihi batas waktu. Hal ini karena lembaga pengadilan tidak boleh menolak perkara yang didaftarkan masyarakat.
"Prinsipnya 'kan pengadilan tidak boleh menolak perkara. Nanti tetap kami proses. Nanti akan dipertimbangkan oleh hakim apakah permohonan memenuhi syarat formal atau tidak," kata Suhartoyo di Gedung I MK, Jakarta, Kamis (12/12).
Suhartoyo menjelaskan bahwa hakim konstitusi nantinya akan menentukan gugur atau tidaknya perkara tersebut setelah melalui tindakan yudisial. Dalam hal ini, hakim konstitusi akan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu.
"Kejadian khusus bisa kemudian disimpangi berkaitan dengan syarat formal itu. Jadi, kejadian khusus bisa mengesampingkan syarat-syarat formal, tetapi tetap case by case (kasus per kasus), ya, tidak semuanya seperti itu," ucap dia.
Di sisi lain, Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa permohonan yang masuk akan diregistrasi di Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025.
Pascaregistrasi, hakim konstitusi segera menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk pembagian perkara per panel hakim. Enny menyebut, sidang perdana sengketa pilkada akan digelar pada awal bulan Januari tahun depan.
“Semua perkara PHPU (sengketa pilkada, red.) akan segera di-BRPK. Kami akan segera menentukan pembagian per panel, dan sidang akan dimulai awal Januari 2025,” kata Enny, Kamis (12/12).
