Kota Jambi (ANTARA) - Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank 9 Jambi telah menyalurkan hingga Rp182 miliar untuk platform Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama semester I 2025.
kata Direktur Kredit dan Syariah Bank 9 Jambi Yufnizarman di Kota Jambi, Kamis, mengatakan banknya merupakan salah satu lembaga keuangan yang mendapat prioritas bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam penyaluran KUR. Hingga kuartal pertama 2025, dana yang telah disalurkan mencapai Rp182 miliar.
Bank 9 Jambi, menurut dia, mendapatkan plafon penyaluran KUR sebesar Rp500 miliar untuk 2025, dengan target penyerapan di atas 72 persen. Bank tersebut juga optimistis penyaluran kredit tahun ini dapat melampaui 72 persen dari total plafon kredit yang disediakan.
Realisasinya sejauh ini sangat baik, mengingat bunga yang diberikan sangat kecil yakni mencapai 0,5 persen per bulan, kata Yufnizarman.
Program penyaluran KUR di Bank 9 Jambi telah berlangsung sejak 2016. Dalam periode 2016 hingga semester I 2025, total dana yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai Rp1,4 triliun, dengan sisa kredit berjalan sebesar Rp688 miliar.
Yufnizarman mengatakan penerima manfaat KUR dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, kategori super mikro dengan plafon maksimal Rp10 juta, usaha mikro maksimal hingga Rp100 juta dan usaha kecil dengan kisaran pengajuan antara Rp100 juta hingga Rp500 juta.
Besaran pinjaman KUR tidak dapat dicairkan secara bebas, melainkan harus mengacu pada ketentuan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, katanya, menjelaskan. Pemerintah juga tidak memberikan jaminan atas penyaluran yang melebihi kuota yang telah ditetapkan.
Ia mengatakan sekitar 66 persen penyaluran KUR di Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor perkebunan dan pertanian.
Berdasarkan data hingga akhir Juni 2025, jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 10.709 debitur, yang tersebar di 12 kantor cabang dan 30 kantor cabang pembantu di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
“Ke depan, kami akan meluncurkan program KUR Syariah. Saat ini kami telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah mengeluarkan rekomendasi. Penjajakan dengan pihak asuransi juga sedang dilakukan. Setelah semua persyaratan lengkap, kami akan melakukan uji coba,” kata Yufnizarman.
