Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan bahwa Kementerian Agama telah menyiapkan sebanyak 6.919 Masjid Ramah Pemudik yang tersebar di 30 provinsi di seluruh Indonesia untuk mendukung kelancaran mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Direktorat Jenderal Bimas Islam telah menetapkan sebanyak 6.919 Masjid Ramah Pemudik yang tersebar di 30 provinsi di seluruh Indonesia,” katanya saat Rakernas Kemenag di Tangerang, Selasa.
Wamenag menjelaskan program Masjid Ramah Pemudik bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh agar dapat beristirahat dengan nyaman serta tetap menjalankan ibadah secara tertib selama perjalanan.
Peran masjid diarahkan sebagai rest area alternatif di jalur padat, tempat yang aman dan nyaman, pos layanan sosial, serta lokasi pemeriksaan kesehatan.
“Dengan demikian, pemudik dapat memperoleh informasi perjalanan dan ruang istirahat fisik yang layak,” kata dia.
Ia menambahkan, pemanfaatan masjid sebagai tempat singgah diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain tersedianya tempat istirahat yang bersih, aman, dan bebas biaya, sekaligus memudahkan pemudik dalam menjalankan ibadah di tengah perjalanan.
“Pemanfaatan masjid sebagai tempat istirahat juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan di rest area resmi, meningkatkan pelayanan publik berbasis komunitas, dan menggerakkan solidaritas sosial,” kata dia.
Sebelumnya, Romo Muhammad Syafi’i menegaskan acara Natal Bersama yang akan diselenggarakan Kementerian Agama merupakan perayaan bersama umat Kristen dan Katolik, bukan perayaan lintas agama.
"Terkait isu Natal Bersama, perlu kami tegaskan bahwa yang dimaksud adalah perayaan Natal bersama umat Kristen dan Katolik. Kegiatan ini tidak dimaksudkan sebagai perayaan lintas agama yang melibatkan seluruh pemeluk agama di lingkungan Kementerian Agama," kata Wamenag.
Menurut dia, penjelasan ini penting untuk menanggapi berbagai respons yang muncul di masyarakat terkait isu Natal Bersama Kemenag.
Ia menegaskan penyelenggaraan Natal ini tetap sejalan dengan prinsip toleransi dan moderasi beragama yang menjadi kebijakan nasional, serta menghormati batas-batas ajaran dan tradisi masing-masing agama.
