#KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT

Kami memiliki 397 berita tentang kepastian hukum masyarakat

OJK terbitkan aturan gugatan untuk perlindungan konsumen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan ...

Dukung Prolegnas 2026, Kanwil Kemenkum Jambi ikuti webinar RUU Pelindungan Saksi dan Korban

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti Webinar Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang ...

BPJPH perkuat sinergi dengan Kemenkes-BPOM jelang Wajib Halal 2026

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat sinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas ...

Pemprov Jambi tindaklanjuti laporan penguasaan lahan 187,6 hektare

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menindaklanjuti laporan dugaan penguasaan dan penjualan lahan aset milik daerah seluas 187,6 ...

Ombudsman Jambi: APH harus bertindak tegas cegah kerusakan lingkungan

Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jambi meminta aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas dalam mencegah ...

DPRD Jambi siap bentuk pansus selesaikan polemik kawasan zona merah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi berkomitmen mengawal polemik zona merah di kawasan PT Pertamina EP Jambi ...

Ombudsman Jambi:APRI wajib patuhi aturan izin tambang

Pihak yang mengantongi konsesi tambang jangan hanya berpikir untung saja dalam eksploitasi potensi sumber daya alam yang ...

Usai dilantik, Prabowo langsung beri arahan ke Komisi Reformasi Polri

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, usai pelantikan ...

BPJPH ajak pemda aktif fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM lokal

 Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengajak pemerintah daerah (pemda) di seluruh ...

Warga Sumsel tenang pemerintah melegalkan sumur minyak rakyat

Warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), kini merasa tenang setelah pemerintah melegalkan ...