Ombudsman Jambi: APH harus bertindak tegas cegah kerusakan lingkungan

Kota Jambi (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jambi meminta aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas dalam mencegah serta menindak berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang masih marak terjadi di wilayah Jambi.

"Sudah saatnya pemerintah, masyarakat dan APH bertindak secara sungguh-sungguh tanpa menunda, mengingat sejumlah provinsi di Sumatera telah mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor akibat pembiaran terhadap pembalakan liar, penambangan emas tanpa izin (PETI), serta berbagai aktivitas perusakan lingkungan lainnya," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi Saiful Roswandi usai kegiatan diskusi kelompok terfokus Ombudsman bersama media dan aktivis di Jambi, Rabu.

Pihaknya mengajak seluruh pihak untuk menyepakati dan memperkuat kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup di tengah peningkatan kerusakan ekologis yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera.

Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi peringatan serius agar tidak terus berulang di Provinsi Jambi, mengingat di sejumlah wilayah salah satu Kabupaten Merangin, masih terdapat praktik PETI.

"Kita tidak boleh kalah oleh mafia pembalakan liar maupun penambang ilegal yang merampok potensi sumber daya alam dan merugikan masyarakat serta daerah," katanya.

Ia mengingatkan kesadaran sering kali muncul setelah bencana terjadi, seperti banjir bandang dan tanah longsor yang menghancurkan permukiman warga.

Ombudsman mendukung kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan mendorong pemerintah daerah segera melakukan pemetaan dan pelokalisiran area pertambangan rakyat secara jelas, karena dinilai penting agar ada kepastian zona mana yang dapat didukung dan mana yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Saiful menekankan penegakan hukum yang bersih dan berintegritas, dan setiap informasi sekecil apapun dalam dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik perusakan lingkungan harus segera ditelusuri dan ditindaklanjuti oleh pimpinan satuan kerja terkait.

"Langkah tegas dan konsisten ini menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan dan masa depan Provinsi Jambi," kata dia.