Pamekasan, Madura (ANTARA Jambi) - Dua bersaudara yang merupakan kakak-beradik telah memimpin dua lembaga penting di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yakni Bupati Achmad Syafii dan Ketua DPRD Halili.
"Sebelumnya, Pak Halili menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan dan sekarang resmi menjadi ketua definitif," kata Sekretaris DPRD Pamekasan Arif Handayani, Selasa siang.
Jika Halili resmi menjadi pimpinan DPRD mulai tanggal 1 Oktober 2013, maka kakaknya yakni Achmad Syafii menjadi Bupati Pamekasan secara resmi sejak tanggal 22 April.
Awalnya, Halili merupakan anggota biasa di Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjadi Plt Ketua DPRD Pamekasan setahun lalu, menggantikan Ketua DPRD sebelumnya Kholil Asy'ari yang terpilih menjadi Wakil Bupati Pamekasan.
Kendatipun antara Ketua DPRD Halili dengan Bupati Achmad Syafii bersaudara, namun keduanya dari partai berbeda. Achmad Syafii merupakan kader Partai Demokrat, sedangkan Halili dari PPP.
Saat pemilihan bupati Pamekasan pada 9 Januari 2013, kedua partai ini berkoalisi mengusung pasangan calon Achmad Syafii dari Partai Demokrat dan mantan Ketua DPRD Pamekasan Kholil Asy'ari dari PPP.
Setelah pelantikan dirinya di kantor DPRD Pamekasan, Halili menyatakan pihaknya akan tetap bersikap profesional dan tetap kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, kendati bupatinya adalah kakaknya sendiri.
"Kita tetap akan bersikap profesional. Kita kan menginginkan sistem pemerintah yang dipimpin kakak saya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Halili.
Sebagian kalangan mengkhawatirkan, duet kepemimpinan kakak beradik sebagai pimpinan di Kabupaten Pamekasan ini akan melemahkan sistem kontrol di dua lembaga itu.
Bahkan, kepemimpinan kakak beradik dikhawatirkan berpotensi membentuk sistem pemerintahan yang lemah, dan berpotensi nepotisme.
Namun, beberapa fungsionaris PPP menjelaskan justru dengan duet kepemimpinan kakak-beradik antara Bupati Achmad Syafii dengan Ketua DPRD Halili akan menambah sikap hati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan di Pamekasan.
"Tentu kami dari PPP tidak ingin dicap oleh masyarakat melakukan tugas-tugas kenegaraan yang tidak profesional," kata kader PPP lain di DPRD Pamekasan, Iskandar.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2013
"Sebelumnya, Pak Halili menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan dan sekarang resmi menjadi ketua definitif," kata Sekretaris DPRD Pamekasan Arif Handayani, Selasa siang.
Jika Halili resmi menjadi pimpinan DPRD mulai tanggal 1 Oktober 2013, maka kakaknya yakni Achmad Syafii menjadi Bupati Pamekasan secara resmi sejak tanggal 22 April.
Awalnya, Halili merupakan anggota biasa di Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjadi Plt Ketua DPRD Pamekasan setahun lalu, menggantikan Ketua DPRD sebelumnya Kholil Asy'ari yang terpilih menjadi Wakil Bupati Pamekasan.
Kendatipun antara Ketua DPRD Halili dengan Bupati Achmad Syafii bersaudara, namun keduanya dari partai berbeda. Achmad Syafii merupakan kader Partai Demokrat, sedangkan Halili dari PPP.
Saat pemilihan bupati Pamekasan pada 9 Januari 2013, kedua partai ini berkoalisi mengusung pasangan calon Achmad Syafii dari Partai Demokrat dan mantan Ketua DPRD Pamekasan Kholil Asy'ari dari PPP.
Setelah pelantikan dirinya di kantor DPRD Pamekasan, Halili menyatakan pihaknya akan tetap bersikap profesional dan tetap kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, kendati bupatinya adalah kakaknya sendiri.
"Kita tetap akan bersikap profesional. Kita kan menginginkan sistem pemerintah yang dipimpin kakak saya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Halili.
Sebagian kalangan mengkhawatirkan, duet kepemimpinan kakak beradik sebagai pimpinan di Kabupaten Pamekasan ini akan melemahkan sistem kontrol di dua lembaga itu.
Bahkan, kepemimpinan kakak beradik dikhawatirkan berpotensi membentuk sistem pemerintahan yang lemah, dan berpotensi nepotisme.
Namun, beberapa fungsionaris PPP menjelaskan justru dengan duet kepemimpinan kakak-beradik antara Bupati Achmad Syafii dengan Ketua DPRD Halili akan menambah sikap hati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan di Pamekasan.
"Tentu kami dari PPP tidak ingin dicap oleh masyarakat melakukan tugas-tugas kenegaraan yang tidak profesional," kata kader PPP lain di DPRD Pamekasan, Iskandar.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2013