Jambi (ANTARA Jambi) - Warga Kabupaten Batanghari, Jambi, minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sampoerna terkait dengan pembangunan wisata air (waterboom) yang dinilai tidak ada azas manfaatnya bagi masyarakat setempat.
Sopian, warga Kecamatan Muarabulian, Kabupaten Batanghari mengatakan sebagai putra daerah, ia sangat mendukung laporan LSM Sampoerna, dan KPK sudah seharusnya segera memproses laporan tersebut.
"Laporan itu sudah masuk ke KPK dan sudah berjalan selama satu bulan. Kami meminta KPK segera memproses, apalagi anggaran yang dikeluarkan untuk waterboom cukup besar dan diduga banyak penyelewengan dalam pembangunannya," katanya.
Menurut dia, selain tidak ada azas manfaat bagi warga Batanghari, penggunaan keuangan juga harus diselidiki sebab publik juga sudah mengetahui bahwa anggaran sebesar Rp24 miliar untuk pembangunan waterboom yang lokasinya berdekatan denga rumah dinas bupati tersebut terlalu besar..
"Anggaran penimbunannya saja mencapai Rp2 miliar, tidak sesuai dengan hasilnya," tambah Sopian.
Hal senada disampaikan pimpinan LSM Peduli Bangsa (PB) Batanghari, Lanjut yang menyatakan sangat mendukung dengan dilaporkannya pembangunan waterboom ke KPK, selain tidak adanya azas manfaat dari pembangunan waterbom, penggunaan APBD sebesar Rp24 miliar itu juga patut dipertanyakan.
LSM PB sangat mendukung laporan LSM Sampoerna, dan meminta KPK segera memperoses laporan tersebut.
"KPK perlu mengusut dugaan 'mark up anggaran" dalam pembangunan waterboom tersebut," kata Lanjut yang dihubungi via ponsel.
Berdasarkan surat laporan nomor 02/lsm -smpr/h/bth/x11/2013 tertangal 09 Desember 2013, yang ditujukan ke KPK bahwa pembangunan waterboom di Kabupaten Batanghari, tidak memenuhi azas manfaat dan diduga pembangunan waterboom tersebut hanya pemborosan anggaran pada APBD Batanghari.
Disamping itu, proyek tersebut juga diduga sudah melanggar UU nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang dan Peraturan Menteri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
Tokoh masyarakat Batanghari Riduan Hasim mengungkapkan, proyek yang menelan dana Rp24 miliar tersebut bersumber dari APBD tahun 2012 dan sama sekali tidak ada azas manfaatnya bagi masyarakat Batanghari.
Jika dilihat dari pengunjung wisata air ini hanya ada beberapa orang saja dan biaya untuk masuk waterboom tersebut juga mahal. Biasanya kalau di Kota Jambi para pengunjung hanya membayar sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000, namun tiket Waterboom Batanghari sebesar Rp20.000, ini terlalu mahal untuk masyarakat yang ingin menikmati wisata air tersebut," katanya.
Dian, warga Batanghari menyatakan tiket masuk ke wisata air di Kabupaten Batanghari itu, terlalu mahal, sehingga wajar jika sepi pengunujung sekalipun hari libur, sebab sebagian besar warga Batanghari kemampuan ekonominya masih tyerbatas.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
Sopian, warga Kecamatan Muarabulian, Kabupaten Batanghari mengatakan sebagai putra daerah, ia sangat mendukung laporan LSM Sampoerna, dan KPK sudah seharusnya segera memproses laporan tersebut.
"Laporan itu sudah masuk ke KPK dan sudah berjalan selama satu bulan. Kami meminta KPK segera memproses, apalagi anggaran yang dikeluarkan untuk waterboom cukup besar dan diduga banyak penyelewengan dalam pembangunannya," katanya.
Menurut dia, selain tidak ada azas manfaat bagi warga Batanghari, penggunaan keuangan juga harus diselidiki sebab publik juga sudah mengetahui bahwa anggaran sebesar Rp24 miliar untuk pembangunan waterboom yang lokasinya berdekatan denga rumah dinas bupati tersebut terlalu besar..
"Anggaran penimbunannya saja mencapai Rp2 miliar, tidak sesuai dengan hasilnya," tambah Sopian.
Hal senada disampaikan pimpinan LSM Peduli Bangsa (PB) Batanghari, Lanjut yang menyatakan sangat mendukung dengan dilaporkannya pembangunan waterboom ke KPK, selain tidak adanya azas manfaat dari pembangunan waterbom, penggunaan APBD sebesar Rp24 miliar itu juga patut dipertanyakan.
LSM PB sangat mendukung laporan LSM Sampoerna, dan meminta KPK segera memperoses laporan tersebut.
"KPK perlu mengusut dugaan 'mark up anggaran" dalam pembangunan waterboom tersebut," kata Lanjut yang dihubungi via ponsel.
Berdasarkan surat laporan nomor 02/lsm -smpr/h/bth/x11/2013 tertangal 09 Desember 2013, yang ditujukan ke KPK bahwa pembangunan waterboom di Kabupaten Batanghari, tidak memenuhi azas manfaat dan diduga pembangunan waterboom tersebut hanya pemborosan anggaran pada APBD Batanghari.
Disamping itu, proyek tersebut juga diduga sudah melanggar UU nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang dan Peraturan Menteri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
Tokoh masyarakat Batanghari Riduan Hasim mengungkapkan, proyek yang menelan dana Rp24 miliar tersebut bersumber dari APBD tahun 2012 dan sama sekali tidak ada azas manfaatnya bagi masyarakat Batanghari.
Jika dilihat dari pengunjung wisata air ini hanya ada beberapa orang saja dan biaya untuk masuk waterboom tersebut juga mahal. Biasanya kalau di Kota Jambi para pengunjung hanya membayar sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000, namun tiket Waterboom Batanghari sebesar Rp20.000, ini terlalu mahal untuk masyarakat yang ingin menikmati wisata air tersebut," katanya.
Dian, warga Batanghari menyatakan tiket masuk ke wisata air di Kabupaten Batanghari itu, terlalu mahal, sehingga wajar jika sepi pengunujung sekalipun hari libur, sebab sebagian besar warga Batanghari kemampuan ekonominya masih tyerbatas.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014