Jambi (ANTARA Jambi) - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Syahrasaddin  mengharapkan Dirjen Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri Agung Mulya dapat membantu realisasi pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai pelabuhan samudera di Jambi.

"Rencana pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu bakal berdampak luas dan telah menjadi prioritas nasional," kata Sekda saat menerima kunjungan Dirjen PUM di Jambi, Jumat (14/2).

Dalam siaran pers Biro Humas dan Protokol Pemprov Jambi yang diterima, Sabtu, Sekda menyatakan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung itu guna menunjang transportasi laut di Segitiga Emas Perekonomian Indonesia (Singapura-Malaysia-Jambi-Indonesia).

Pelabuhan Ujung Jabung ini memang harus segera direalisasikan karena dengan adanya pelabuhan ini maka akan menggerakkan ekonomi Provinsi Jambi.

Syahrasadin menjelaskan, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2013, Pelabuhan Ujungjabung sesuai hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan program prioritas nasional.

"Pelabuhan samudera Ujung Jabung merupakan cita-cita untuk untuk memajukan Provinsi Jambi dan menjadi cita-cita pemimpin dan rakyat Jambi," katanya.

Saat ini telah dikucurkan dana pada APBD 2013 sebesar Rp30 miliar, Rp10 miliar untuk pembebasan areal pelabuhan dan Rp30 miliar untuk pembangunan akses jalan dari Desa Simpang Kabupaten Muarojambi ke Pelabuhan Ujung Jabung sepanjang 138 Km, dan tahun ini juga akan dilakukan hal yang sama, dan Jambi mendapatkan dana dari APBN Rp30 miliar.

Sekda menegaskan, pembangunan Ujung Jabung merupakan proyek berkesinambungan yang dimulai sejak 2012 hingga 2020 yang memiliki tiga pelabuhan, yaitu pelabuhan CPO, batu bara dan kargo. Skala prioritas adalah pelabuhan CPO karena sangat mendesak.

"Untuk pelabuhan CPO Jambi mendapat dana dari APBN sebesar Rp80 miliar dan pada April akan dimulai, sedangkan lahan 4.200 hektare akan dibantu oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen PUM Agung Mulya menyatakan pemerintah daerah tidak perlu terburu-buru menetapkan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

"Pemerintah harus memiliki teknik menjual, kita menjual strategi pengembangan Provinsi Jambi, dimana pemerintah menawarkan tiga atau empat kawasan sebagai pusat pertumbuhan di Jambi dan tentukan mana yang menjadi prioritas," katanya.

Namun hal yang lebih penting bagaimana kawasan ini dijadikan kawasan terpadu Ujungjabung yang di dalamnya ada pusat pendidikan, kesehatan, dengan model seperti ini Kementrian Dalam Negeri dapat meminta kementerian terkait untuk mengalokasikan dananya untuk mengisi kawasan tersebut, sehingga beban pemda akan berkurang dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya, kata Dirjen.

Agung mengatakan untuk membentuk kawasan ini dan menarik investor maka pemda harus mempersiapkan fasilitas dimulai dengan infrastruktur, air bersih, listrik dan telekomunikasi.

"Untuk itu pemerintah daerah harus membuat strategi yang mendetail dalam membangun  kawasan ini, dan jika sudah jelas akan mudah mendapatkan investor," tambahnya.(Ant)

Pewarta: Nurul Fahmy

Editor : Edy Supriyadi


COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014