Jakarta (ANTARA Jambi) - Ketua Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, mengimbau umat Muslim agar tidak takut dalam memilih calon anggota legislatif nonmuslim, selama yang bersangkutan memenuhi kriteria kepemimpinan baik.
"Sebaiknya sisi adanya sifat-sifat kenabian lebih ditekankan sebagai pertimbangan masyarakat memilih ketimbang agama caleg," kata Muhyiddin saat menjadi salah satu pembicara yang menyampaikan taushiyah MUI jelang Pemilu 2014 di Jakarta, Rabu.
Muhyiddin menyebutkan dalil yang terkandung dalam Al Quran Surat Al-Imron ayat 28 kerap menjadi rujukan argumen sebagian besar masyarakat Muslim untuk mengharuskan memilih pemimpin muslim.
Akan tetapi, ayat tersebut diturunkan dalam konteks di negara berdasarkan ukhuwah Islamiyah atau Daulah Islamiyah, sedangkan Indonesia tidak sehingga kurang relevan untuk diterapkan.
"Memang ada dalil yang menyebutkan sebaiknya memilih yang seiman dengan kita, tetapi itu dalam konteks Daulah Islamiyah, sedangkan Indonesia ini bukan Daulah Islamiyah. Indonesia berdasarkan Pancasila," katanya.
Ia eminta agar dalil tersebut tidak disalahtafsirkan ke dalam konteks bernegara di Indonesia. "Dalam konteks Indonesia kita harus lebih dewasa dalam memilih," katanya.
"Kalau sampai dalil itu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, maka yang terjadi justru pengkotak-kotakan. Itu tentu tidak diharapkan," kata Muhyiddin.
MUI dalam taushiyah menghadapi Pemilu Legislatif 2014 menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan baik, bukan hanya sebagai pelaksanaan konstitusi melainkan secara cerdas, bertanggung jawab dan menggunakan kalbu.
MUI menyerukan agar masyarakat memilih calon anggota legislatif yang beriman dan bertakwa serta memenuhi empat sifat kenabian sekaligus berakhlaqul karimah dan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.
Empat sifat kenabian yang dimaksud adalah jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh) serta berkemampuan (fathonah).
Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, Din Syamsuddin, menegaskan bahwa pihaknya menilai penggunaan hak pilih sebagai warga negara dalam Pemilu 2014 sebagai sebuah kewajiban, mengingat pentingnya urusan berbangsa dan bernegara.
"Menurut perspektif MUI, karena berbangsa dan bernegara itu begitu penting, apalagi untuk mencapai cita-cita nasional maka kami meyakini bahwa kepemimpinan itu penting. Oleh karena itu memilih kepemimpinan adalah kewajiban, bukan lagi hak," katanya.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014