Jambi (ANTARA Jambi) - PT (Persero) PLN
Ranting Kualatungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melakukan pemutusan
sambungan listrik di sejumlah kantor Pemkab setempat karena masih menunggak rekening listrik sebesar Rp2,1 miliar.
"Bilamana tunggakan listrik itu tidak dilunasi hingga 17 April 2014 maka PLN akan melakukan pemutusan sambungan listrik di sejumlah kantor Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar)," kata Kepala PLN Ranting Kualatungkal H Syafrizal, ketika dihubungi, Selasa.
Ia mengatakan, terhitung sejak Januari sampai dengan April 2014 ini, Pemkab Tanjabar terlambat membayar tagihan rekening PLN.
Terkait permasalahan ini, katanya, pihaknya sudah beberapa kali dipanggil PLN Palembang, dan memerintahkan, untuk menindaklanjutinya tunggakan tersebut.
Ia juga mengaku telah menjelaskan ke PLN Palembang bahwa tunggakan itu terjadi karena APBD 2014 Tanjabar belum disahkan oleh DPRD, sehingga belum dapat melunasi tagihan listriknya.
"Disamping itu, ada juga beberapa surat pernyataan dari Pemkab, mengajukan perpanjanagn waktu pembayaran sampai APBD turun," ujarnya.
Menurut dia, satu-satunya pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang masih mempunyai tunggakan listrik hanya Pemkab Tanjabar dengan jumlah yang paling tinggi, di luar instansi vertikal.
Meski pihaknya mengeluarkan ultimatum pemutusan sambungan listrik, Syafrizal tetap mengharapkan hal itu tidak terjadi, karena selama ini hubungan bisnis PLN dengan Pemkab berjalan dengan baik.
"Selama ini Pemkab Tanjabar sudah banyak membantu PLN, terutama dengan menyediakan pasokan gas ke PLN , sehingga masyarakat di daerah terpencil sekalipun sudah menikmati listrik. Walau kadang-kadang masih sering hidup mati, tapi bukanlah karena disengaja, tapi adanya berbagai aspek yang menjadi kendala," katanya.
Sementara itu Sekda Tanjabar H Muklis ketika dikonfirmasi mengatakan, Pemkab akan segera melunasi tunggakan listrik tersebut.
"Adanya tunggakan itu bukan keinginan kita, hal itu disebabkan belum disahkannya APBD Tanjabar yang mencapai hampir Rp1,5 triliun, tambahnya. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Bilamana tunggakan listrik itu tidak dilunasi hingga 17 April 2014 maka PLN akan melakukan pemutusan sambungan listrik di sejumlah kantor Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar)," kata Kepala PLN Ranting Kualatungkal H Syafrizal, ketika dihubungi, Selasa.
Ia mengatakan, terhitung sejak Januari sampai dengan April 2014 ini, Pemkab Tanjabar terlambat membayar tagihan rekening PLN.
Terkait permasalahan ini, katanya, pihaknya sudah beberapa kali dipanggil PLN Palembang, dan memerintahkan, untuk menindaklanjutinya tunggakan tersebut.
Ia juga mengaku telah menjelaskan ke PLN Palembang bahwa tunggakan itu terjadi karena APBD 2014 Tanjabar belum disahkan oleh DPRD, sehingga belum dapat melunasi tagihan listriknya.
"Disamping itu, ada juga beberapa surat pernyataan dari Pemkab, mengajukan perpanjanagn waktu pembayaran sampai APBD turun," ujarnya.
Menurut dia, satu-satunya pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang masih mempunyai tunggakan listrik hanya Pemkab Tanjabar dengan jumlah yang paling tinggi, di luar instansi vertikal.
Meski pihaknya mengeluarkan ultimatum pemutusan sambungan listrik, Syafrizal tetap mengharapkan hal itu tidak terjadi, karena selama ini hubungan bisnis PLN dengan Pemkab berjalan dengan baik.
"Selama ini Pemkab Tanjabar sudah banyak membantu PLN, terutama dengan menyediakan pasokan gas ke PLN , sehingga masyarakat di daerah terpencil sekalipun sudah menikmati listrik. Walau kadang-kadang masih sering hidup mati, tapi bukanlah karena disengaja, tapi adanya berbagai aspek yang menjadi kendala," katanya.
Sementara itu Sekda Tanjabar H Muklis ketika dikonfirmasi mengatakan, Pemkab akan segera melunasi tunggakan listrik tersebut.
"Adanya tunggakan itu bukan keinginan kita, hal itu disebabkan belum disahkannya APBD Tanjabar yang mencapai hampir Rp1,5 triliun, tambahnya. (Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014