Jambi (Antaranews Jambi)- Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi memulai operasi relokasi Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) korban fragmentasi habitat dengan melibatkan 40 personil gabungan dari berbagai lembaga.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi Rahmad Saleh melalui keterangan tertulisnya di Jambi, Rabu, mengatakan, operasi penyelamatan tersebut dilakukan dengan pemindahan tiga ekor gajah yang berada di dua lokasi berbeda di Kabupaten Tebo, Jambi.
"Ketiga ekor Gajah Sumatera tersebut akan dipindahkan ke areal restorasi Hutan Harapan yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI)," kata dia.
Operasi relokasi satwa bongsor yang terancam punah itu direncanakan akan berlangsung selama 10 hari ke depan dengan melibatkan puluhan personil gabungan dari unsur pemerintah, TNI/Polri, NGO, akademisi, perusahaan, dan masyarakat setempat.
Gajah pertama yang akan dipindahkan yang diberi nama Karina, adalah seekor gajah betina dewasa dengan bobot sekitar empat ton. Karina berada di Pintas Tuo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo.
Karina merupakan gajah satu-satunya yang masih hidup di kelompoknya. Ia berada di wilayah yang didominasi semak-semak dan hidup terisolir terkepung areal perkebunan. Karina juga berada dekat dengan permukiman masyarakat.
"Karina harus dipindahkan ke habitat yang lebih baik dan masih ada kelompok gajahnya. Hanya dengan cara itu maka Karina dapat diselamatkan. Bila dapat bertemu dengan kelompok gajah lain masih ada harapan untuk berkembang biak," ujarnya.
Areal restorasi PT REKI dipilih menjadi tujuan translokasi karena kondisi tutupan hutannya yang lebih baik dan memiliki cukup ketersediaan pakan alami. Lanskap Hutan Harapan itu juga menjadi habitat bagi delapan gajah betina dan satu gajah jantan hasil translokasi dari Lanskap Bukit Tigapuluh pada 2014.
Dengan penambahan gajah jantan baru, diharapkan laju regenerasi gajah sumatera di Lanskap Hutan Harapan dapat berkembang, katanya.
Untuk memindahkan Gajah Sumatera itu, pihaknya mendatangkan tiga ekor gajah jinak dari Pusat Konservasi Gajah (PKG) Minas, Provinsi Riau. Sembilan pawang gajah (mahout) termasuk mahout senior Nazaruddin dilibatkan dalam kegiatan ini.
"Karena aksesnya lebih mudah maka Karina yang akan dipindahkan pertama kali. Gajah jinak digunakan untuk mengarahkan dan menjaga gajah liar selama proses pemindahan. Di areal pelepasan, Karina akan dipantau dengan menggunakan gajah jinak untuk memastikan dapat bertemu dengan kawanan gajah di PT REKI," kata Mahout senior Nazaruddin.
Sementara dua gajah lainnya yang akan dipindahkan berikutnya berlokasi di Desa Muaro Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Gajah jantan muda ini sejak pertengahan 2018 mencoba keluar dari habitatnya (dispersal) yakni kelompok gajah Bukit Tigapuluh.
Sifat tersebut merupakan sifat alami gajah jantan muda guna mencari habitat baru dan gajah betina yang berbeda dari kelompok asalnya.
Dalam pergerakannya gajah jantan muda tersebut menimbulkan konflik dengan masyarakat. Hal itu disebabkan karena seluruh habitat gajah ekosistem Bukit Tigapuluh telah dikelilingi perkebunan yang dikelola oleh masyarakat dan perusahaan yang kebanyakan ditanami pohon karet dan kelapa sawit.
Nazaruddin menjelaskan sifat alami gajah jantan muda berdampak positif bagi kualitas genetika populasi karena menghindari terjadinya perkawinan sekerabat (in breeding).
"Dengan kondisi habitat gajah yang terfragmentasi dan tidak terhubung satu sama lain, perkawinan sekerabat juga menjadi ancaman tersendiri bagi upaya konservasi gajah sumatera," katanya.
Ketiga gajah yang dipindahkan itu akan dipasang GPS Collar yang dapat memberikan koordinat lokasi secara langsung dan berkala. Sehingga dengan demikian hingga saat ini telah terdapat 13 ekor gajah sumatera di Provinsi Jambi yang telah dipasang GPS Collar, Dan dari jumlah tersebut 10 GPS Collar diantaranya masih aktif.
Pemindahan gajah dan pemasangan GPS Collar merupakan bagian dari upaya pemerintah bersama mitra dalam melakukan perlindungan gajah sumatera di Provinsi Jambi.
Dengan kondisi 85 persen gajah sumatera hidup di luar wilayah konservasi maka diperlukan upaya kolaborasi multipihak dalam melakukan pengelolaan habitat dan populasi di tingkat lanskap, katanya menambahkan.
