Jambi (ANTARA Jambi) - Ketua DPRD Batanghari Supriadi ST mempertanyakan kebijakan Pelaksana Bupati Batanghari Sinwan SH, yang menggeser atau mengalihkan anggaransebesar Rp160 juta untuk membayar honor pengamanan wilayah (pamyah) pada pemilu legislatif 9 April lalu.
Pengalihan anggaran yang digunakan untuk membayar honor pamyah itu tidak sesuai aturan dan tanpa mendapat persetujuan DPRD Batanghari, katanya di Batanghari, Rabu.
"Plt Bupati telah mengesampingkan aturan yang ada di DPRD. Ini patut dipertanyakan, anggaran yang mereka (Pemkab) buat itu jelas-jelas salah," kata Supriyadi.
Ia mengatakan, anggaran sebesar Rp160 juta yang sudah dikeluarkan untuk pembayaran honor Pamyah ini tidak ada dalam APBD murni Kabupaten Batanghari tahun 2014.
Kepala Bagian Keuangan Setda Batanghari M Azan mengakui Pemkab Batanghrai terkendala waktu untuk memberitahukan DPRD untuk melaporkan adanya pengalihan anggaran untuk honor pamyah ini.
Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Batanghari sudah dibuat sejak pencairan dilakukan. Namun berkas pengalihan anggaran honor pamyah yang akan diajukan ke pimpinan DPRD belum ditandatangani oleh Plt Bupati Batanghari.
Ia menjelaskan, awalnya Pemkab Batanghari tidak menganggarkan pembayaran honor pamyah, namun tidak mungkin mereka tidak diberi honor, sehingga Kesbangpolinmas Batanghari menaikan nota dinas untuk membayarnya sebelum pelaksanaan pemilu legislatif.
"Solusinya dengan menggalihkan anggaran ke SKPD yakni ke Satpol PP dan Linmas, sehingga bisa dibayarkan pada 7 April sebesar Rp160 juta," ujar Azan.
Pengalihan anggaran ini disetujui dengan menggeser belanja tidak terduga, namun harus sesuai dengan aturan dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD dengan batas waktu satu bulan sejak ditetapkan.
"Sifatnya hanya memberitahukan, bukan persetujuan dan diberitahukan paling lambat tanggal l7 Mei, karena penetapannya tanggal 7 April 2014," katanya lagi.
Sementara itu, Kabag Hukum Setda Batanghari Juliando ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya enggan menjawab terkait pernyataan Kabag Keuangan, dan memilih untuk berkoordinasi dengan Kabag Keuangan terlebih dahulu. "Tunggu ya, saya koordinasi dulu dengan Kabag Keuangan," katanya (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
Pengalihan anggaran yang digunakan untuk membayar honor pamyah itu tidak sesuai aturan dan tanpa mendapat persetujuan DPRD Batanghari, katanya di Batanghari, Rabu.
"Plt Bupati telah mengesampingkan aturan yang ada di DPRD. Ini patut dipertanyakan, anggaran yang mereka (Pemkab) buat itu jelas-jelas salah," kata Supriyadi.
Ia mengatakan, anggaran sebesar Rp160 juta yang sudah dikeluarkan untuk pembayaran honor Pamyah ini tidak ada dalam APBD murni Kabupaten Batanghari tahun 2014.
Kepala Bagian Keuangan Setda Batanghari M Azan mengakui Pemkab Batanghrai terkendala waktu untuk memberitahukan DPRD untuk melaporkan adanya pengalihan anggaran untuk honor pamyah ini.
Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Batanghari sudah dibuat sejak pencairan dilakukan. Namun berkas pengalihan anggaran honor pamyah yang akan diajukan ke pimpinan DPRD belum ditandatangani oleh Plt Bupati Batanghari.
Ia menjelaskan, awalnya Pemkab Batanghari tidak menganggarkan pembayaran honor pamyah, namun tidak mungkin mereka tidak diberi honor, sehingga Kesbangpolinmas Batanghari menaikan nota dinas untuk membayarnya sebelum pelaksanaan pemilu legislatif.
"Solusinya dengan menggalihkan anggaran ke SKPD yakni ke Satpol PP dan Linmas, sehingga bisa dibayarkan pada 7 April sebesar Rp160 juta," ujar Azan.
Pengalihan anggaran ini disetujui dengan menggeser belanja tidak terduga, namun harus sesuai dengan aturan dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD dengan batas waktu satu bulan sejak ditetapkan.
"Sifatnya hanya memberitahukan, bukan persetujuan dan diberitahukan paling lambat tanggal l7 Mei, karena penetapannya tanggal 7 April 2014," katanya lagi.
Sementara itu, Kabag Hukum Setda Batanghari Juliando ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya enggan menjawab terkait pernyataan Kabag Keuangan, dan memilih untuk berkoordinasi dengan Kabag Keuangan terlebih dahulu. "Tunggu ya, saya koordinasi dulu dengan Kabag Keuangan," katanya (Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014