Jambi (ANTARA Jambi) - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengaku kecewa atas rumitnya pengurusan perizinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tebo hingga hingga kini tak kunjung dikeluarkan oleh PT PLN.
"Kita ingin kekurangan listrik di Jambi segera teratasi dengan adanya PLTU Tebu, tapi mengurus izinnya berbelit-belit, susah sekali," katanya, Rabu, ketika menjelaskan hasil pertemuannya dengan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.
Ia menjelaskan, Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan PLTU Tebo itu sudah sejak lama ditandatangani di depan Presiden Korea Selatan antara dirinya dengan pengusaha Korea Selatan dan konsorsium Indonesia-Korea Selatan.
Ia menjelaskan, Jambi hingga kini masih kekurangan daya listrik untuk masyarakat, karena listrik sering mati, termasuk saat bulan puasa.
"Kita punya potensi, kita punya batu bara, minyak dan gas, bahkan panas bumi. Tapi mengurus pembangunan PLTU sulit sekali," ujarnya.
Gubernur menyatakan masalah tersebut juga telah disampaikan pada pertemuannya dengan Wakil Menteri ESDM Sulilo Siswoutomo di Jakarta.
Ia mengharapkan agar Wamen ESDM dapat membantu mempercepat perizinan pembangunan PLTU Tebo tersebut.
Dalam pertemuan itu, Gubernur didampingi Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Erman Rahim, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan PPT) Provinsi Jambi Hefni Zen dan perwakilan dari Konsorsium Indonesia-Korea Selatan bidang pembangunan PLTU Tebo.
Pemprov Jambi, katanya, sudah delapan kali mengirimkan surat yang berkaitan dengan permohonan izin pembangunan PLTU Tebo, namun sampai saat ini, izin pembangunan PLTU berkapasitas 2X200 MW itu tak kunjung diberikan oleh PLN pusat.
"Kami merasa malu dengan pihak Korsel, karena sampai sekarang izin pembangunannya belum diberikan oleh PLN. Kita malu sebagai bangsa, kapan lagi kita mau berubah," tegasnya.
Hasan Basri Agus mengaku sangat kecewa dengan PLN yang dinilai sangat berbelit-belit dalam memberikan perizinan pembangunan PLTU Tebo.
"Memang izin pembangunan PLTU itu bukan dari Kementerian ESDM, tapi dari PLN. Namun, saya menaruh harapan besar kepada Wamen ESDM untuk membantu mempercepat izin pembangunan PLTU tersebut," ujarnya.
Gubernur juga mengungkapkan upaya memperjuangkan izin pembangunan PLTU Tebo ini sudah ditempuhnya ke berbagai pihak selain ke PLN, termasuk dengan Menteri ESDM Jero Wacik dan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.
Terkait usulan Wamen ESDM untuk membuat zona industri, Gubernur mengungkapkan usulan tersebut sudah masuk dalam program Pemprov Jambi, Ujung Jabung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang saat ini masih dalam proses untuk dibangun pelabuhan dan infrastrukturnya.
Ia mengaku ada beberapa pengusaha yang berminat berinvestasi, termasuk pengusaha Tiongkok, tapi semua juga tergantung pada ketersediaan listrik.
"Sekarang ini seperti telur dengan ayam, mana yang lebih dulu, listriknya dulu atau kawasan industrinya dulu. Saya pikir bukan pelabuhan dan KEK-nya yang harus dibangun, sementara listriknya belum ada. Itu yang kita harapkan untuk dipercepat," ujarnya.
Menanggapi harapan Gubernur Jambi itu, Wamen ESDM Susilo Siswoutomo menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan PT PLN dan akan membantu untuk mempercepat perizinan PLTU Tebo tersebut.
"Percepatan jelas nomor satu, kita akan lihat kembali, apakah mungkin RUPTL-nya diubah, sehingga program pembangkit listrik untuk Jambi itu bisa secara cepat dilaksanakan," katanya.
"Saya akan review dengan PLN dan Dirjen Listrik untuk mempercepat proses ini, termasuk juga kemungkinan untuk pihak ketiga, yang sudah ditandatangani dengan Korea (Selatan)," katanya lagi.
Dari laporan Gubernur Jambi ternyata program PLTU 2X200 MW itu belum jalan. "Saya baru tahu hari ini. Jadi, ada kendala. Saya akan lihat, mudah-mudahan kendalanya bisa kita hilangkan, sehingga berjalan cepat," ujar Susilo.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Kita ingin kekurangan listrik di Jambi segera teratasi dengan adanya PLTU Tebu, tapi mengurus izinnya berbelit-belit, susah sekali," katanya, Rabu, ketika menjelaskan hasil pertemuannya dengan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.
Ia menjelaskan, Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan PLTU Tebo itu sudah sejak lama ditandatangani di depan Presiden Korea Selatan antara dirinya dengan pengusaha Korea Selatan dan konsorsium Indonesia-Korea Selatan.
Ia menjelaskan, Jambi hingga kini masih kekurangan daya listrik untuk masyarakat, karena listrik sering mati, termasuk saat bulan puasa.
"Kita punya potensi, kita punya batu bara, minyak dan gas, bahkan panas bumi. Tapi mengurus pembangunan PLTU sulit sekali," ujarnya.
Gubernur menyatakan masalah tersebut juga telah disampaikan pada pertemuannya dengan Wakil Menteri ESDM Sulilo Siswoutomo di Jakarta.
Ia mengharapkan agar Wamen ESDM dapat membantu mempercepat perizinan pembangunan PLTU Tebo tersebut.
Dalam pertemuan itu, Gubernur didampingi Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Erman Rahim, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan PPT) Provinsi Jambi Hefni Zen dan perwakilan dari Konsorsium Indonesia-Korea Selatan bidang pembangunan PLTU Tebo.
Pemprov Jambi, katanya, sudah delapan kali mengirimkan surat yang berkaitan dengan permohonan izin pembangunan PLTU Tebo, namun sampai saat ini, izin pembangunan PLTU berkapasitas 2X200 MW itu tak kunjung diberikan oleh PLN pusat.
"Kami merasa malu dengan pihak Korsel, karena sampai sekarang izin pembangunannya belum diberikan oleh PLN. Kita malu sebagai bangsa, kapan lagi kita mau berubah," tegasnya.
Hasan Basri Agus mengaku sangat kecewa dengan PLN yang dinilai sangat berbelit-belit dalam memberikan perizinan pembangunan PLTU Tebo.
"Memang izin pembangunan PLTU itu bukan dari Kementerian ESDM, tapi dari PLN. Namun, saya menaruh harapan besar kepada Wamen ESDM untuk membantu mempercepat izin pembangunan PLTU tersebut," ujarnya.
Gubernur juga mengungkapkan upaya memperjuangkan izin pembangunan PLTU Tebo ini sudah ditempuhnya ke berbagai pihak selain ke PLN, termasuk dengan Menteri ESDM Jero Wacik dan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.
Terkait usulan Wamen ESDM untuk membuat zona industri, Gubernur mengungkapkan usulan tersebut sudah masuk dalam program Pemprov Jambi, Ujung Jabung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang saat ini masih dalam proses untuk dibangun pelabuhan dan infrastrukturnya.
Ia mengaku ada beberapa pengusaha yang berminat berinvestasi, termasuk pengusaha Tiongkok, tapi semua juga tergantung pada ketersediaan listrik.
"Sekarang ini seperti telur dengan ayam, mana yang lebih dulu, listriknya dulu atau kawasan industrinya dulu. Saya pikir bukan pelabuhan dan KEK-nya yang harus dibangun, sementara listriknya belum ada. Itu yang kita harapkan untuk dipercepat," ujarnya.
Menanggapi harapan Gubernur Jambi itu, Wamen ESDM Susilo Siswoutomo menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan PT PLN dan akan membantu untuk mempercepat perizinan PLTU Tebo tersebut.
"Percepatan jelas nomor satu, kita akan lihat kembali, apakah mungkin RUPTL-nya diubah, sehingga program pembangkit listrik untuk Jambi itu bisa secara cepat dilaksanakan," katanya.
"Saya akan review dengan PLN dan Dirjen Listrik untuk mempercepat proses ini, termasuk juga kemungkinan untuk pihak ketiga, yang sudah ditandatangani dengan Korea (Selatan)," katanya lagi.
Dari laporan Gubernur Jambi ternyata program PLTU 2X200 MW itu belum jalan. "Saya baru tahu hari ini. Jadi, ada kendala. Saya akan lihat, mudah-mudahan kendalanya bisa kita hilangkan, sehingga berjalan cepat," ujar Susilo.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014