Jambi (ANTARA Jambi) - Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jambi tahun ini tidak menggelontorkan anggaran untuk perbaikan Madrasah Aliyah maupun Tsanawiyah swasta, dana yang ada diprioritaskan untuk pembayaran sertifikasi guru agama.
"Tahun 2014 ini tidak ada dana untuk perbaikan madrasah," kata kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Mahbub Dariyanto, Minggu.
Tahun ini, pihaknya akan menuntaskan pembayaran tunggangkan sertifikasi guru, karena jumlahnya cukup besar mencapai Rp100 miliar.
Anggaran sebesar Rp100 miliar itu memang bisa membangun gedung yang sangat banyak, namun hak guru harus dipenuhi.
"Ini juga dikarenakan antar instasi (Diknas dan Kanwil Kementrian Agama) masih dalam tahap revisi anggaran, sehingga untuk memberikan bantuan untuk madrasah swasta tidak ada," katanya.
Pihaknya sudah mengajukan ke pemerintah pusat untuk 26 lokasi madarasah di seluruh Provinsi Jambi yang harus dibenahi, namun hingga saat ini belum disetujui.
"Sampai hari ini alokasi dari pusat belum ada tanggapan, informasinya tidak ada bantuan sosial selama tahun ini," kata Mahbub.
Bantuan madrasah dan masjid, kemungkinan akan ditunda hingga 2015, karena tunggakan dana sertifikasi guru juga harus diselesaikan.
Tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pemerintah saja, peran masyarakat juga perlu maka dari itu penguatan yayasan madrasah harus jelas.
Ia menambahkan, di Kementrian Agama, 80 persen madrasah adalah swasta, artinya masyarakat sudah mampu, sehingga pemerintah hanya memfasilitasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dimiliki. Namun untuk operasional tetap dibantu.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Tahun 2014 ini tidak ada dana untuk perbaikan madrasah," kata kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Mahbub Dariyanto, Minggu.
Tahun ini, pihaknya akan menuntaskan pembayaran tunggangkan sertifikasi guru, karena jumlahnya cukup besar mencapai Rp100 miliar.
Anggaran sebesar Rp100 miliar itu memang bisa membangun gedung yang sangat banyak, namun hak guru harus dipenuhi.
"Ini juga dikarenakan antar instasi (Diknas dan Kanwil Kementrian Agama) masih dalam tahap revisi anggaran, sehingga untuk memberikan bantuan untuk madrasah swasta tidak ada," katanya.
Pihaknya sudah mengajukan ke pemerintah pusat untuk 26 lokasi madarasah di seluruh Provinsi Jambi yang harus dibenahi, namun hingga saat ini belum disetujui.
"Sampai hari ini alokasi dari pusat belum ada tanggapan, informasinya tidak ada bantuan sosial selama tahun ini," kata Mahbub.
Bantuan madrasah dan masjid, kemungkinan akan ditunda hingga 2015, karena tunggakan dana sertifikasi guru juga harus diselesaikan.
Tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pemerintah saja, peran masyarakat juga perlu maka dari itu penguatan yayasan madrasah harus jelas.
Ia menambahkan, di Kementrian Agama, 80 persen madrasah adalah swasta, artinya masyarakat sudah mampu, sehingga pemerintah hanya memfasilitasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dimiliki. Namun untuk operasional tetap dibantu.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014