Jambi (ANTARA Jambi) - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus menilai Provinsi Jambi belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku tahun 2015 mendatang.
"Kalau saya menganggap dan menilai Jambi sepenuhnya belum siap," katanya saat membuka seminar Kesiapan Jambi Menghadapi MEA di Jambi, Kamis.
Menururt dia, ada beberapa kendala yang masih dihadapi. yakni masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. Namun mau tidak mau, pihaknya harus mempersiapkan itu.
"Yang kita hadapi masalah SDM dan infrastruktur yang sangat mendasar, seperti pelabuhan dan bandara. Tapi mau tidak mau kita harus mempersiapkan itu semua. Artinya sambil berjalan sambil berbenah," ujarnya.
Ada beberapa pakar menilai Provinsi Jambi memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan angka inflasi yang terkendali. Namun Gubernur masih mempersoalkan hal itu, apakah dengan dua hal itu Jambi sudah dianggap siap," ujarnya.
Berdasarkan rekomendasi seminar, kata Gubernur, tentu menjadi perhatian Pemprov Jambi dalam mengambil kebijakan. "Saya pikir bukan hanya kita, daerah lain pun sama, ada yang belum siap," ujarnya.
Terkait UMKM masyarakat Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus menilai masih perlu meningkatkan mutu untuk bisa bersaing.
Ia mencontohkan batik Jambi, masih perlu peningkatan lagi kalau mau bersaing, sekalipun terus dilakukan, namun tidak semudah membalikkan telapak tangan dan butuh proses, perhatian terus dilakukan.
Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, V. Carlusa mengatakan, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesiapan Provinsi Jambi dalam menghadapai MEA adalah dengan melihat data perkembangan ekonomi terkini Provinsi Jambi.
Sebagai provinsi yang sedang berkembang, Jambi menunjukan angka pertumbuhan yang cukup mengembirakan pada beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan rata-rata di atas tujuh persen.
Berdasarkan data BPS pada triwulan II, Jambi mampu tumbuh sebesar 7,48 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 5,12 persen dan pertumbuhan Sumatera 4,95 persen.
"Angka tersebut berada pada peringkat kelima tertinggi di Indonesia dan peringkat pertama di Sumatera. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini berpotensi semakin meningkat setelah implementasi MEA apabila didukung dengan daya saing yang kuat," kata Carlusa.
Apabila dilihat dari total outputnya, PDRB Provinsi Jambi pada triwulan II tahun 2014 mencapai 24,1 triliun atau 0,97 persen dari total PDB Indonesia.
Di lingkup Sumatera, walaupun Provinsi Jambi memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi, jika dilihat dari sisi output PDRB-nya, Jambi masih berada pada peringkat ke delapan.
"Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan bagi Provinsi Jambi untuk bersaing menghadapi MEA," kata dia.
Jika dilihat dari sisi inflasi, terdapat dua kota di Provinsi Jambi yang dihitung laju inflasinya oleh BPS, yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo.
Di Kota Jambi, laju inflasi pada Agustus 2014 tercatat sebesar 0,16 persen (mtm) dengan inflasi tahunan tercacat 3,36 persen (yoy) dan inflasi tahun kalender sebesar 0,44 persen (ytd).
Inflasi tersebut lebih rendah dari inflasi nasional yang tercacat 0,47 persen (mtm) atau 3,99 persen (yoy). Sementara Kota Bungo pada Agustus 2014 mengalami inflasi sebesar 0,44 persen (mtm) dengan laju inflasi tahunan tercacat 3,50 persen (yoy) dan laju inflasi tahun kalender sebesar 2,95 persen (ytd).
"Karena laju inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing, maka perlu peran aktif semua pihak dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa di Provinsi Jambi, khusunya TPID," ujarnya.
Selain PDRB yang tumbuh tinggi dan laju inflasi yang terjaga pada posisi rendah dan stabil, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang baik juga akan memberikan dampak positif bagi peningkatan daya saing Provinsi Jambi dalam menghadapi MEA," jelasnya.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Kalau saya menganggap dan menilai Jambi sepenuhnya belum siap," katanya saat membuka seminar Kesiapan Jambi Menghadapi MEA di Jambi, Kamis.
Menururt dia, ada beberapa kendala yang masih dihadapi. yakni masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. Namun mau tidak mau, pihaknya harus mempersiapkan itu.
"Yang kita hadapi masalah SDM dan infrastruktur yang sangat mendasar, seperti pelabuhan dan bandara. Tapi mau tidak mau kita harus mempersiapkan itu semua. Artinya sambil berjalan sambil berbenah," ujarnya.
Ada beberapa pakar menilai Provinsi Jambi memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan angka inflasi yang terkendali. Namun Gubernur masih mempersoalkan hal itu, apakah dengan dua hal itu Jambi sudah dianggap siap," ujarnya.
Berdasarkan rekomendasi seminar, kata Gubernur, tentu menjadi perhatian Pemprov Jambi dalam mengambil kebijakan. "Saya pikir bukan hanya kita, daerah lain pun sama, ada yang belum siap," ujarnya.
Terkait UMKM masyarakat Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus menilai masih perlu meningkatkan mutu untuk bisa bersaing.
Ia mencontohkan batik Jambi, masih perlu peningkatan lagi kalau mau bersaing, sekalipun terus dilakukan, namun tidak semudah membalikkan telapak tangan dan butuh proses, perhatian terus dilakukan.
Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, V. Carlusa mengatakan, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesiapan Provinsi Jambi dalam menghadapai MEA adalah dengan melihat data perkembangan ekonomi terkini Provinsi Jambi.
Sebagai provinsi yang sedang berkembang, Jambi menunjukan angka pertumbuhan yang cukup mengembirakan pada beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan rata-rata di atas tujuh persen.
Berdasarkan data BPS pada triwulan II, Jambi mampu tumbuh sebesar 7,48 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 5,12 persen dan pertumbuhan Sumatera 4,95 persen.
"Angka tersebut berada pada peringkat kelima tertinggi di Indonesia dan peringkat pertama di Sumatera. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini berpotensi semakin meningkat setelah implementasi MEA apabila didukung dengan daya saing yang kuat," kata Carlusa.
Apabila dilihat dari total outputnya, PDRB Provinsi Jambi pada triwulan II tahun 2014 mencapai 24,1 triliun atau 0,97 persen dari total PDB Indonesia.
Di lingkup Sumatera, walaupun Provinsi Jambi memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi, jika dilihat dari sisi output PDRB-nya, Jambi masih berada pada peringkat ke delapan.
"Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan bagi Provinsi Jambi untuk bersaing menghadapi MEA," kata dia.
Jika dilihat dari sisi inflasi, terdapat dua kota di Provinsi Jambi yang dihitung laju inflasinya oleh BPS, yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo.
Di Kota Jambi, laju inflasi pada Agustus 2014 tercatat sebesar 0,16 persen (mtm) dengan inflasi tahunan tercacat 3,36 persen (yoy) dan inflasi tahun kalender sebesar 0,44 persen (ytd).
Inflasi tersebut lebih rendah dari inflasi nasional yang tercacat 0,47 persen (mtm) atau 3,99 persen (yoy). Sementara Kota Bungo pada Agustus 2014 mengalami inflasi sebesar 0,44 persen (mtm) dengan laju inflasi tahunan tercacat 3,50 persen (yoy) dan laju inflasi tahun kalender sebesar 2,95 persen (ytd).
"Karena laju inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing, maka perlu peran aktif semua pihak dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa di Provinsi Jambi, khusunya TPID," ujarnya.
Selain PDRB yang tumbuh tinggi dan laju inflasi yang terjaga pada posisi rendah dan stabil, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang baik juga akan memberikan dampak positif bagi peningkatan daya saing Provinsi Jambi dalam menghadapi MEA," jelasnya.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014