Jakarta (ANTARA Jambi) - Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut lahan korupsi pendidikan diduga dilakukan pada anggaran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).
"Berdasarkan pantauan, titik-titik rawan korupsi di TPP mulai pendaftaran, pemberkasan hingga pencairan dana," kata Sekertaris Jenderal FSGI Retno Sugiarti di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, praktek pungutan liar, setoran dan upeti terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) termasuk cara-cara pemerasan dilakukan secara sistemasis oleh pihak tertentu di sekolah.
"Kepala sekolah kerap menjadi korban pemerasan dan bisa menjadi pelaku dari praktik korupsi semacam itu," katanya dalam diskusi Hari Guru Internasional di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Program lelang jabatan bagi kepala sekolah di tingkat SMAN dan SMKN di Jakarta yang seleksinya dilakukan secara terbuka telah menunjukkan menurunnya tingkat korupsi.
"Praktik-praktik pungutan liar, setoran, upeti dan pemerasan menurun drastis setelah lelang jabatan. Langkah Pemprov DKI Jakarta pun meningkatkan laporan keuangan BOP 2013 memberikan efek jera bagi pimpinan sekolah," ujarnya.
Retno menambahkan, seminar dan diskusi berseri ini menyongsong revolusi mental dalam dunia penndidikan diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla nantinya.
"Pemerintah yang baru harus diberikan masukan pada persoalan mendasar dalam pendidikan dasar dan menengah yang harus dibenahi. Reformasi birokrasi harus menjadi salah satu agenda dalam membenahi pendidikan di Indonesia," tandasnya.
Kendati anggaran bidang pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai lebih dari Rp400 triliun patut diapesiasi, namun apakah benar penggunaan anggaran tersebut sudah tepat sasaran.
"Bagaimana sistem kontrol yang dibangun pada anggaran pendidikan itu secara baik, dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, itu yang harus difokuskan," tambahnya.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Berdasarkan pantauan, titik-titik rawan korupsi di TPP mulai pendaftaran, pemberkasan hingga pencairan dana," kata Sekertaris Jenderal FSGI Retno Sugiarti di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, praktek pungutan liar, setoran dan upeti terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) termasuk cara-cara pemerasan dilakukan secara sistemasis oleh pihak tertentu di sekolah.
"Kepala sekolah kerap menjadi korban pemerasan dan bisa menjadi pelaku dari praktik korupsi semacam itu," katanya dalam diskusi Hari Guru Internasional di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Program lelang jabatan bagi kepala sekolah di tingkat SMAN dan SMKN di Jakarta yang seleksinya dilakukan secara terbuka telah menunjukkan menurunnya tingkat korupsi.
"Praktik-praktik pungutan liar, setoran, upeti dan pemerasan menurun drastis setelah lelang jabatan. Langkah Pemprov DKI Jakarta pun meningkatkan laporan keuangan BOP 2013 memberikan efek jera bagi pimpinan sekolah," ujarnya.
Retno menambahkan, seminar dan diskusi berseri ini menyongsong revolusi mental dalam dunia penndidikan diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla nantinya.
"Pemerintah yang baru harus diberikan masukan pada persoalan mendasar dalam pendidikan dasar dan menengah yang harus dibenahi. Reformasi birokrasi harus menjadi salah satu agenda dalam membenahi pendidikan di Indonesia," tandasnya.
Kendati anggaran bidang pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai lebih dari Rp400 triliun patut diapesiasi, namun apakah benar penggunaan anggaran tersebut sudah tepat sasaran.
"Bagaimana sistem kontrol yang dibangun pada anggaran pendidikan itu secara baik, dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, itu yang harus difokuskan," tambahnya.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014