Jambi (ANTARA Jambi) - Ombudsman Perwakilan Jambi menilai pembelian mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Provinsi Jambi tidak efisien, sebab mobil jenis sedan Toyota Camry tidak bisa digunakan untuk dinas luar seperti ke daerah terpencil.
Penilaian itu disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi Taufik Yasak, Jumat, ketika menanggapi pembelian mobil dinas untuk ketua dan tiga wakil ketua DPRD Provinsi Jambi.
Ia mengatakan, meskipun anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan dewan ini memang ada, namun pihaknya sungguh sangat tidak setuju, karena wilayah jelajah mobil tersebut sangat terbatas.
"Ombudsman Jambi sungguh sangat tidak setuju, karena sedan Camry itu hanya bisa digunakan untuk wilayah perkotaan saja, tidak bisa ke daerah terpencil," kata Taufik.
Ia menyatakan pimpinan dan anggota DPRD merupakan pelayan bagi masyarakat, pimpinan dewan seharusnya bisa jeli memilih mobil, sebab masih banyak mobil baru selain Camry yang bisa digunakan untuk meninjau masyarakat kecil di lokasi yang terisolir.
"Kalau dewan ini jeli, carilah mobil yang bisa digunakan untuk turun ke lapangan, mereka juga perlu melihat rakyat di bawah, jangan hanya naik mobil mewah saja," tegas Taufik.
Anggota dewan tersebut kegiatannya banyak di lapangan mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah, sehingga mobil dinas yang digunakan juga harus sesuai dan bisa mengkondisikan dengan alam di Provinsi Jambi.
"Wakil rakyat ini kan tugasnya turun ke lapangan, melihat kondisi rakyat dan mendengar aspirasi rakyat. Jadi mobil dinas yang digunakan harus sesuai dengan wilayah," ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan adanya Kabinet Kerja yang dibentuk oleh Presiden Jokowi seharusnya perlu juga dilaksanakan oleh pejabat-pejabat di daerah Jambi, termasuk anggota dewan yang baru untuk tetap meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Program prioritas Presiden yang pertama yakni tentang pelayanan publik, selain itu ke depan Provinsi Jambi juga akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) untuk bisa bersaing dengan masyarakat luar negeri.
"Kabinet baru kita ini kerja..kerja, bukanya duduk-duduk saja, semua pejabat itu fungsinya pelayan masyarakat. Bagaimana kita mau berkompetisi kalau pelayan publik di pemerintahan masih sangat minim," tambahnya.
Sebelumnya, empat pimpinan DPRD Provinsi Jambi mendapat jatah mobil dinas sedan Toyota Camry senilai Rp2,2 miliar, pimpinan itu yakni ketua DPRD dan tiga wakil ketua.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
Penilaian itu disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi Taufik Yasak, Jumat, ketika menanggapi pembelian mobil dinas untuk ketua dan tiga wakil ketua DPRD Provinsi Jambi.
Ia mengatakan, meskipun anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan dewan ini memang ada, namun pihaknya sungguh sangat tidak setuju, karena wilayah jelajah mobil tersebut sangat terbatas.
"Ombudsman Jambi sungguh sangat tidak setuju, karena sedan Camry itu hanya bisa digunakan untuk wilayah perkotaan saja, tidak bisa ke daerah terpencil," kata Taufik.
Ia menyatakan pimpinan dan anggota DPRD merupakan pelayan bagi masyarakat, pimpinan dewan seharusnya bisa jeli memilih mobil, sebab masih banyak mobil baru selain Camry yang bisa digunakan untuk meninjau masyarakat kecil di lokasi yang terisolir.
"Kalau dewan ini jeli, carilah mobil yang bisa digunakan untuk turun ke lapangan, mereka juga perlu melihat rakyat di bawah, jangan hanya naik mobil mewah saja," tegas Taufik.
Anggota dewan tersebut kegiatannya banyak di lapangan mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah, sehingga mobil dinas yang digunakan juga harus sesuai dan bisa mengkondisikan dengan alam di Provinsi Jambi.
"Wakil rakyat ini kan tugasnya turun ke lapangan, melihat kondisi rakyat dan mendengar aspirasi rakyat. Jadi mobil dinas yang digunakan harus sesuai dengan wilayah," ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan adanya Kabinet Kerja yang dibentuk oleh Presiden Jokowi seharusnya perlu juga dilaksanakan oleh pejabat-pejabat di daerah Jambi, termasuk anggota dewan yang baru untuk tetap meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Program prioritas Presiden yang pertama yakni tentang pelayanan publik, selain itu ke depan Provinsi Jambi juga akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) untuk bisa bersaing dengan masyarakat luar negeri.
"Kabinet baru kita ini kerja..kerja, bukanya duduk-duduk saja, semua pejabat itu fungsinya pelayan masyarakat. Bagaimana kita mau berkompetisi kalau pelayan publik di pemerintahan masih sangat minim," tambahnya.
Sebelumnya, empat pimpinan DPRD Provinsi Jambi mendapat jatah mobil dinas sedan Toyota Camry senilai Rp2,2 miliar, pimpinan itu yakni ketua DPRD dan tiga wakil ketua.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014