Jakarta (ANTARA Jambi) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan seluruh jamaah gelombang pertama pada musim haji tahun 1436 H/2015 dapat langsung mendarat di bandara Amir Muhammad Madinah sebagai bagian dari upaya memberi kemudahan bagi jemaah haji Indonesia.
"Kami usulkan jamaah haji gelombang pertama langsung ke Madinah, selama ini ada yang (mendarat) di Jeddah," kata Menag usai menerima Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Musthafa Ibrahim al-Mubarak di ruang kerjanya, Rabu siang.
Lukman menyebut perubahan itu juga merupakan upaya peningkatan pelayanan ibadah haji bagi jamaah Indonesia yang selalu menjadi prioritas pemerintah.
Perubahan juga dilakukan pada kepulangan jamaah haji gelombang kedua dapat terbang langsung melalui bandara Madinah, sehingga lebih mempermudah jamaah. Menag berharap hal itu bisa diwujudkan terutama karena bandara Madinah sudah direnovasi.
Pada pertemuan dengan Dubes Arab Saudi, Menag didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil.
Menag juga akan akan bertemu dengan Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat guna membahas pelaksanaan haji tahun 2015.
"Selain itu ada beberapa nota kesepahaman yang akan dibuat antara Pemerintah RI dan Arab Saudi. Ada beberapa MoU (Memorandum of Understanding) akan kita tanda tangani," kata Menag.
Menag berharap peningkatan fasilitas jamaah di Arafah dan Mina tahun ini semakin membaik.
Pihaknya telah meminta peningkatan kualitas layanan antara lain penyediaan penyejuk udara dan penggantian karpet yang telah lusuh dengan yang baru.
Sedangkan di Mina, Pemerintah Indonesia meminta Arab Saudi agar memberi kemudahan untuk mengelola balai pengobatan sendiri.
"Masalah kesehatan di Mina memang otoritas Arab Saudi, tidak ada satu pun negara yang punya balai pengobatan. Tapi jamaah kita ratusan ribu (jumlahnya) sehingga keberadaan balai akan memberi kemudahan jamaah," jelasnya.
Untuk tahun 2015, pemerintah juga akan mulai menerapkan pelayanan haji melalui elektronik atau e-hajj.
"E-hajj memudahkan kita, pelayanan diurus dengan pendekatan elektronik, 'barcode' dan sebagainya. Ini dapat mengurangi masa tinggal jamaah, juga proses pemeriksaan imigrasi bisa lebih cepat," jelasnya.
Sedangkan untuk meminimalisasi dugaan jual beli visa, Menag mengimbau Kedutaan Arab Saudi di Indonesia untuk menjelaskan secara terbuka jumlah visa haji yang dikeluarkan setiap tahun, apakah itu yang dikelola Kementerian Agama atau yang diundang secara khusus oleh Kerajaan Arab Saudi.
Menag berharap Pemerintah Indonesia bisa mengetahui jumlah resmi visa yang dikeluarkan Arab Saudi kepada siapa saja. "Ini bisa menepis rumor ada jual beli visa," kata Menag.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
"Kami usulkan jamaah haji gelombang pertama langsung ke Madinah, selama ini ada yang (mendarat) di Jeddah," kata Menag usai menerima Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Musthafa Ibrahim al-Mubarak di ruang kerjanya, Rabu siang.
Lukman menyebut perubahan itu juga merupakan upaya peningkatan pelayanan ibadah haji bagi jamaah Indonesia yang selalu menjadi prioritas pemerintah.
Perubahan juga dilakukan pada kepulangan jamaah haji gelombang kedua dapat terbang langsung melalui bandara Madinah, sehingga lebih mempermudah jamaah. Menag berharap hal itu bisa diwujudkan terutama karena bandara Madinah sudah direnovasi.
Pada pertemuan dengan Dubes Arab Saudi, Menag didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil.
Menag juga akan akan bertemu dengan Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat guna membahas pelaksanaan haji tahun 2015.
"Selain itu ada beberapa nota kesepahaman yang akan dibuat antara Pemerintah RI dan Arab Saudi. Ada beberapa MoU (Memorandum of Understanding) akan kita tanda tangani," kata Menag.
Menag berharap peningkatan fasilitas jamaah di Arafah dan Mina tahun ini semakin membaik.
Pihaknya telah meminta peningkatan kualitas layanan antara lain penyediaan penyejuk udara dan penggantian karpet yang telah lusuh dengan yang baru.
Sedangkan di Mina, Pemerintah Indonesia meminta Arab Saudi agar memberi kemudahan untuk mengelola balai pengobatan sendiri.
"Masalah kesehatan di Mina memang otoritas Arab Saudi, tidak ada satu pun negara yang punya balai pengobatan. Tapi jamaah kita ratusan ribu (jumlahnya) sehingga keberadaan balai akan memberi kemudahan jamaah," jelasnya.
Untuk tahun 2015, pemerintah juga akan mulai menerapkan pelayanan haji melalui elektronik atau e-hajj.
"E-hajj memudahkan kita, pelayanan diurus dengan pendekatan elektronik, 'barcode' dan sebagainya. Ini dapat mengurangi masa tinggal jamaah, juga proses pemeriksaan imigrasi bisa lebih cepat," jelasnya.
Sedangkan untuk meminimalisasi dugaan jual beli visa, Menag mengimbau Kedutaan Arab Saudi di Indonesia untuk menjelaskan secara terbuka jumlah visa haji yang dikeluarkan setiap tahun, apakah itu yang dikelola Kementerian Agama atau yang diundang secara khusus oleh Kerajaan Arab Saudi.
Menag berharap Pemerintah Indonesia bisa mengetahui jumlah resmi visa yang dikeluarkan Arab Saudi kepada siapa saja. "Ini bisa menepis rumor ada jual beli visa," kata Menag.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015