Jambi (ANTARA Jambi) - Anggota Fraksi Parta Gerindra DPRD Provinsi Jambi, Khairil, menilai alih fungsi lahan pertanian menjadi areal perkebunan kelapa sawit di daerahnya dapat mengancam ketahanan dan swasembada pangan.
"Alih fungsi lahan telah mengancam ketahanan dan swasembada pangan di Provinsi Jambi. Ribuan hektare lahan pertanian berkurang setiap tahunnya dan beralih menjadi perkebunan sawit," katanya di Jambi, Jumat.
Menurutnya, Pemerintah Daerah masih menghadapi tantangan besar dalam menahan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi kebun kelapa sawit.
Khairil menegaskan, jika tidak dihentikan alih fungsi lahan ini tentu akan mengancam swasembada pangan yang merupakan program dan menjadi perhatian pemerintah pusat saat ini.
Politisi Partai Gerindra juga mempertanyakan langkah apa yang akan dilakukan Pemerintah untuk membendungnya, dan upaya dukungan terhadap petani tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit.
Khairil menambahkan, sebagian besar tanaman rakyat mulai memasuki usia tidak produktif, baik lahan karet maupun kelapa sawit. Untuk itu pemerintah Jambi perlu membuat program replanting dan peningkatan produktivitas perkebunan.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hani Hadiati, di Jambi, mengatakan bahwa permasalahan alih fungsi menjadi perkebunan sawit juga terjadi di sektor kehutanan, dan menurutnya tidak hanya di Jambi, di daerah lain juga mengalami hal yang sama.
"Kalau berapa jumlahnya di Jambi yang telah alih fungsi saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas pertumbuhan totalnya di seluruh Indonesia itu lebih dari 10 juta hektare alih fungsi baik yang resmi maupun tidak resmi," kata Hanni.
Bahkan alih fungsi lahan menjadi kebun kelapa sawit katanya juga merambah hutan di sekitar taman nasional seperti di Riau dan hutan lindung di berbagai daerah di Indonesia.
"Itu yang bahaya karena benteng terakhir kita yakni kawasan konservasi, itu juga dirambah. Ini perlu kerja keras untuk melindunginya," katanya.
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup lanjutnya bakal bekerja sama dengan BPN, karena terbitnya persil sertifikat untuk perkebunan diantaranya melalui program Prona.
"Kami akan minta BPN audit program itu dimana saja, kok taman nasional dikelilingi sawit sedangkan mereka bisa menunjukkan sertifikatnya. Kita harus cek-cek satu persatu," katanya. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
"Alih fungsi lahan telah mengancam ketahanan dan swasembada pangan di Provinsi Jambi. Ribuan hektare lahan pertanian berkurang setiap tahunnya dan beralih menjadi perkebunan sawit," katanya di Jambi, Jumat.
Menurutnya, Pemerintah Daerah masih menghadapi tantangan besar dalam menahan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi kebun kelapa sawit.
Khairil menegaskan, jika tidak dihentikan alih fungsi lahan ini tentu akan mengancam swasembada pangan yang merupakan program dan menjadi perhatian pemerintah pusat saat ini.
Politisi Partai Gerindra juga mempertanyakan langkah apa yang akan dilakukan Pemerintah untuk membendungnya, dan upaya dukungan terhadap petani tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit.
Khairil menambahkan, sebagian besar tanaman rakyat mulai memasuki usia tidak produktif, baik lahan karet maupun kelapa sawit. Untuk itu pemerintah Jambi perlu membuat program replanting dan peningkatan produktivitas perkebunan.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hani Hadiati, di Jambi, mengatakan bahwa permasalahan alih fungsi menjadi perkebunan sawit juga terjadi di sektor kehutanan, dan menurutnya tidak hanya di Jambi, di daerah lain juga mengalami hal yang sama.
"Kalau berapa jumlahnya di Jambi yang telah alih fungsi saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas pertumbuhan totalnya di seluruh Indonesia itu lebih dari 10 juta hektare alih fungsi baik yang resmi maupun tidak resmi," kata Hanni.
Bahkan alih fungsi lahan menjadi kebun kelapa sawit katanya juga merambah hutan di sekitar taman nasional seperti di Riau dan hutan lindung di berbagai daerah di Indonesia.
"Itu yang bahaya karena benteng terakhir kita yakni kawasan konservasi, itu juga dirambah. Ini perlu kerja keras untuk melindunginya," katanya.
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup lanjutnya bakal bekerja sama dengan BPN, karena terbitnya persil sertifikat untuk perkebunan diantaranya melalui program Prona.
"Kami akan minta BPN audit program itu dimana saja, kok taman nasional dikelilingi sawit sedangkan mereka bisa menunjukkan sertifikatnya. Kita harus cek-cek satu persatu," katanya. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015