Jambi (ANTARA Jambi) - Serapan penggunaan anggaran Pemprov Jambi 2016 baru sebesar 70 persen dan realisasi fisik 74,13 persen, kata Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ridham Priskap di Jambi.
"Tapi serapan dan realisasi fisik itu diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir 2016 nanti mengingat masih ada beberapa hari lagi untuk dinas maupun instansi melakukan proses pembayaran," katanya di Jambi, Selasa.
Namun menurutnya, khusus untuk serapan anggaran diprediksi tidak akan mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengingat adanya dana kurang salur dalam skema DAU untuk bulan November dan Desember yang baru akan dibayar di Januari 2017 mendatang.
"Kita kan ada dana kurang salur dari DAU, namun untuk November dan Desember berdasarkan PMK Menteri Keuangan baru akan dibayar di 2017 mendatang," katanya.
Akibatnya, kata Ridham akan ada penundaan pembayaran untuk pekerjaan November hingga Desember atau dibayar di APBD 2017.
"Namun perlu juga saya tegaskan, pembayaran itu bisa saja di Januari bisa juga di akhir penggunaan APBD 2017," katanya menjelaskan.
Selain asumsi itu, penyesuaian OPD di 2017 mendatang menurutnya juga akan berpengaruh pada realisasi pembayaran di awal 2017 mendatang. Sebab instansi teknis yang mengurusi masalah keuangan yakni Biro Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) akan di merger bersama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
"Jadi saya berharap legislatif dan pihak ketiga dapat memahami ini. Namun dapat saya pastikan itu akan disalurkan," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
"Tapi serapan dan realisasi fisik itu diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir 2016 nanti mengingat masih ada beberapa hari lagi untuk dinas maupun instansi melakukan proses pembayaran," katanya di Jambi, Selasa.
Namun menurutnya, khusus untuk serapan anggaran diprediksi tidak akan mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengingat adanya dana kurang salur dalam skema DAU untuk bulan November dan Desember yang baru akan dibayar di Januari 2017 mendatang.
"Kita kan ada dana kurang salur dari DAU, namun untuk November dan Desember berdasarkan PMK Menteri Keuangan baru akan dibayar di 2017 mendatang," katanya.
Akibatnya, kata Ridham akan ada penundaan pembayaran untuk pekerjaan November hingga Desember atau dibayar di APBD 2017.
"Namun perlu juga saya tegaskan, pembayaran itu bisa saja di Januari bisa juga di akhir penggunaan APBD 2017," katanya menjelaskan.
Selain asumsi itu, penyesuaian OPD di 2017 mendatang menurutnya juga akan berpengaruh pada realisasi pembayaran di awal 2017 mendatang. Sebab instansi teknis yang mengurusi masalah keuangan yakni Biro Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) akan di merger bersama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
"Jadi saya berharap legislatif dan pihak ketiga dapat memahami ini. Namun dapat saya pastikan itu akan disalurkan," katanya menambahkan.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016