Sarolangun umumkan kelulusan CPNS bidan PTT

Jambi, Antarajambi.com - Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengeluarkan pengumuman kelulusan Hasil Tes CPNS Bidan PTT di daerah itu, Rabu.

"Ya, hari ini sudah kita keluarkan pengumuman kelulusan Hasil tes CPNS Bidan PTT tersebut, mereka bisa melihat dipapan pengumuman depan Kantor BKPSDM," Kata Sudirman, Kepala BKPSDM Setempat di Sarolangun, Rabu.

Ia mengatakan hasil pengumuman tersebut berdasarkan keikutsertaan 141 Bidan PTT dalam mengikuti seleksi pada bulan Agustus tahun 2016 yang lalu.

Dari jumlah itu yang dinyatakan lulus sebanyak 138 orang yang mana 3 diantaranya dinyatakan tidak lulus.

"Yang dinyatakan lulus itu ada 138 orang, 3 tidak lulus. 1 dokter karena tidak ikut ujian. 2 karena lewat umur diatas 35 tahun, yang mana Masa kerja mereka diatas lima tahun," Katanya.

Ia menjelaskan proses seleksi dan tes selama ini adalah kewenangan pusat, pihaknya hanya menerima hasil dan yang menentukan kelulusan adalah panitia seleksi nasional (Panselnas).

"Tes nya dari pusat. Kita hanya menerima hasil dari Kemenkes. Jadi, Kalau ada yang mau protes Ketika ada kejanggalan silahkan laporkan ke pusat," kata Sudirman.

Dikatakan Sudirman, terhadap pelaksanaan pengumuman tersebut Kabupaten Sarolangun termasuk daerah yang tercepat dalam Provinsi Jambi mengeluarkan pengumuman itu.

"Berdasarkan informasi yang kita dapat, bahwa kita Sarolangun termasuk yang tercepat melakukan pengumuman itu. Dari sebelas Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi," katanya.

Ia menyebut, selanjutnya kepada para bidan yang dinyatakan lulus diharapkan melengkapi segala berkas persyaratan administrasi yang sudah ditentukan.

Dari hal tersebut katanya akan ada persyaratan vatal yang akan menggagalkan kelulusan mereka, yaitu tes narkoba.

"Tes Narkoba menjadi persyaratan vatal berikutnya. Apabila ada yang tersangkut narkoba bisa dibatalkan kelulusannya. Untuk hal yang lain bahwa Mereka itu SK nya dari Kementerian Kesehatan bukan SK Bupati hanya saja pelimpahannya yang dilakukan ke Pemerintah Daerah," kata Sudirman menambahkan.