Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bidan berperan strategis dalam upaya percepatan penurunan prevalensi kekerdilan pada anak atau stunting.
Dia mengatakan prevalensi kekerdilan atau stunting harus turun sekitar tiga persen per tahun hingga menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
Baca juga: IBI: Transformasi layanan primer perkuat peran bidan di garda terdepan
Hasto juga mengajak IBI untuk ikut serta memantau 12 provinsi prioritas yang terdiri atas tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yakni NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Selain itu lima provinsi besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.
BKKBN juga mengajak seluruh anggota IBI untuk mengawal program keluarga berencana dan menurunkan angka unmet need. Unmet need adalah kebutuhan pasangan usia subur untuk ber-KB tetapi tidak terpenuhi, dengan kata lain pasangan usia subur tersebut tidak menggunakan kontrasepsi.
"Dalam hal ini tentunya bidan memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan angka unmet need," katanya.
Baca juga: Menkes minta profesionalitas bidan terus ditingkatkan
Selain itu, BKKBN juga mengajak seluruh anggota IBI untuk bersama-sama mengawal pencegahan kekerdilan atau stunting pada ibu hamil.
"Caranya adalah dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai stunting pada ibu hamil termasuk mengenai upaya pencegahannya," katanya.
Selain itu, kata dia, dengan cara mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil dan pencegahan terjadinya berat badan lahir rendah pada masa antenatal.
Baca juga: BKKBN: Bidan penentu keberhasilan penanganan stunting
"Dengan adanya sinergi dan kolaborasi bersama seluruh pihak terkait maka upaya percepatan penurunan prevalensi kekerdilan atau stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang akan dapat tercapai sesuai target yang diharapkan," katanya.
