Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan bidan merupakan salah satu penentu keberhasilan penanganan kekerdilan pada anak (stunting) di Indonesia.
Hasto menyebutkan berdasarkan data Riskesdas 2018, jumlah kelahiran bayi prematur di Tanah Air masih menyentuh angka yang cukup tinggi yakni mencapai 29,5 persen.
Dengan demikian, peran bidan yang tergabung ke dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersama kader PKK dan kader KB menjadi bagian yang sangat penting utamanya dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau hingga anak berusia dua tahun.
Anggota TPK itu memiliki tugas untuk melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
Baca juga: BKKBN: Setiap desa perlu punya bidan untuk bantu atasi stunting
Baca juga: Kepala BKKBN: Bidan mesti edukasikan KB dengan cara santun
BKKBN sendiri telah menyiapkan sekitar 600 ribu personel yang dikerahkan ke dalam 200 ribu TPK agar program percepatan penurunan stunting berhasil menekan angka prevalensi yang semula 24,4 persen menjadi 14 persen di tahun 2024.
Selain mengatasi permasalahan stunting, bidan sangat berperan dalam melakukan sosialisasi terkait pentingnya alat kontrasepsi pada perempuan di Indonesia, sehingga jarak kelahiran yang menjadi salah satu penyebab stunting dapat teratasi.
Dengan demikian, Hasto meminta baik pada calon bidan ataupun bidan untuk terus meningkatkan pengetahuannya agar anak bangsa dapat terlahir dengan sehat dan sejahtera. Di samping negara dapat menikmati bonus demografi dengan penguatan Program Bangga Kencana.
“Saya minta mahasiswa dan calon bidan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya untuk mencegah terjadinya kelahiran prematur, karena berpotensi cukup besar pada terjadinya stunting,” ucap dia.
Baca juga: Ikatan Bidan Indonesia Kalbar dibantu ribuan APD oleh BKKBN
Baca juga: BKKBN: Penurunan TFR cegah terjadinya "baby boom" saat pandemi
